logo.png

Walikota Kediri Kritik PLN Kebijakan Penyambungan Listrik


Walikota Kediri Kritik PLN Kebijakan Penyambungan Listrik

Walikota Abdullah Abu Bakar saat berbincang dengan sejumlah warga tentang pencabutan subsidi listrik

KEDIRI (BM) - Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar akhirnya ikut bicara perihal surat pengendalian PB/PD konsumen golongan tarif R 1/450VA dan R 1/900 VA tentang Pencabutan Subsidi bagi warga miskin yang tak memiliki dokumen keterangan miskin dari pemerintah.
 
Walikota meminta, seharusnya PLN bisa koordinasi dengan pemerintah daerah sebab yang memiliki data kemiskinan adalah pemerintah daerah. Menurut walikota jika ini diberlakukan dikhawatirkan masyarakat miskin yang tak memiliki kartu sakti akan kembali ragu dengan program pemerintah ini.
 
"Bukan menolak tapi seharusnya PLN koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan mekanismenya, sebab banyak warga yang belum memiliki kartu sakti. Masak kondisi warga miskin yang minim pendidikan berkirim surat ke pusat hanya minta rekomendasi pasang listrik,” beber Walikota Kediri, Kamis (17/12).
 
Dikatakan salikota, PLN pusat dan PLN di daerah seharusnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencocokkan data yang dimiliki sehingga program yang baik tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.
 
“Warga kita rentan dengan persoalan seperti itu jangan sampai program yang sangat bagus ini membuatmereka tidak tercover akhirnya mencuri listrik lagi. Saran saya PLN koordinasi dulu dengan pemerintah daerah,” pintanya.
 
Dari data Dinsosnaker Kota Kediri menyebutkan terdapat sekitar 1500 warga miskin di Kota Kediri yang belum tercover kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga, ketika subsidi ini dicabut warga yang belum tercover atau milikui dokumen lain yang dikeluarkan pemerintah pusat akan menimbulkan gejolak.
 
Apalagi, dalam persyaratan pemasangan sambungan baru, surat keterangan miskin (SKM) sudah tidak berlaku. Sekadar diketahui dalam surat pengendalian PB/PD konsumen golongan tarif R 1/450VA dan R 1/900 VA dengan nomor 0358/AGA 01.01/DIVAGA/2015, berisi penyambungan baru listrik 450 va-900 va harus menyertakan dokumen yang dikeluarkan pemerintah di antaranya KKS, KPS, KIS, KIP atau keterangan miskin dari TNP2K. (bud/nov)

Sumber : beritametro.co.id