logo.png

Tiga Mega Proyek Kota Kediri Masih Mandek


Tiga Mega Proyek Kota Kediri Masih Mandek

Bersama proyek politeknik dan RSUD Gambiran II, progres Jembatan Brawijaya tahun ini kemungkinan masih 

KEDIRI (BM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, memperbaiki sistem lelang untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mempercepat penyerapan anggaran. "Kami sudah programkan percepatan sistem lelang sehingga berdampak pada serapan. Nanti Januari-Februari sudah mulai lelang, sehingga cukup waktu bagi pemenang lelang untuk mengerjakan proyek," kata Walikota Abdullah Abu Bakar, Senin (4/1).
 
Ia mengaku ingin proyek yang sudah direcanakan untuk pembangunan Kota Kediri bisa berjalan dengan baik dan tidak menumpuk sehingga memicu silpa. Jika hal ini terjadi, pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik, sebab anggaran tidak terserap dengan maksimal.
 
Terkait dengan lelang tiga megaproyek besar di Kediri yaitu Jembatan Brawijaya, RSUD Gambiran II, serta Kampus Politeknik, ia mengaku belum bisa dilakukan sebab masih menunggu hasil audit serta tanggapan dari pusat. Pembangunan proyek itu masih terhenti sebab ada permasalahan dengan hukum.
 
Sebenarnya, untuk kelanjutan ketiga proyek besar tersebut, pemkot sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) meminta kepastian. Termasuk komunikasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kepolisian, kejaksaan, bahkan pengadilan agar permasalahan hukum bisa terurai. Namun belum ada titik terang hasil langkah tersebut. Padahal jika ada jawaban, pemkot berharap tahun ini kembali dilanjutkan dan segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
 
Dalam pengadaan barang dan jasa, Pemkot sudah memanfaatkan layanan program e-purchasing untuk pengadaan barang dan jasa, dengan dimuat dalam katalog elektronik. Sistem ini dinilai dapat lebih mudah dan aman dalam proses pengadaan barang.
 
Kepala Dinas Pendapatan Kota Kediri Hadi Wahjono mengatakan program ini memang terobosan baru Presiden Jokwi. Di Jatim, belum semua daerah menerapkan program ini. Ia mengatakan, banyak keuntungan dengan program e-purchasing. Selama ini, pengadaan barang lebih banyak ke Jakarta, tapi dengan program ini cukup dengan penyedia kebutuhan di daerah. "Jika daerah sudah mampu mengadakan sendiri, kenapa harus ke Jakarta," katanya.
 
Ia juga mengatakan dengan program itu akan lebih mudah mendapatkan alternatif barang dengan kualitas bagus dan harga yang bersaing. Barang itu juga beragam misalnya kendaraan sepeda motor, mobil, ataupun komputer. Dalam katalog juga akan dijelaskan sekalian harga kendaraan tersebut. Selain lebih terbuka, dalam pembelian banyak pun negara bisa diuntungkan, karena ada selisih harga tersebut.
 
Kota Kediri pernah mendapatkan penghargaan berupa keterbukaan penyelanggaraan pengadaan barang dan jasa di Kota Kediri, dengan anugerah berupa "National Procurement Award 2015" dengan kategori kepemimpinan dan transformasi pengadaan secara elektronik oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia) pada akhir tahun lalu. Berbekal dengan itu, pemkot lebih siap menyelenggarakan lelang dan dipastikan prosesnya lebih cepat sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal. (ant/bud/epe)

Sumber : beritametro.co.id