logo.png

Rekanan Pertanyakan Sistem LPSE Kota Kediri


Rekanan Pertanyakan Sistem LPSE Kota Kediri

Sekum Aksindo Kediri, Ulpianus Sudrajat

KEDIRI (BM) – Banyaknya proyek dengan anggaran miliaran yang tidak berjalan sesuai rencana, jadi sorotan sejumlah kontraktor rekanan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Apalagi ada kesan laporan yang disampaikan ke Walikota Abdullah Abu Bakar dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
 
Seperti yang sempat dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kasenan bahwa pengerjaan proyek drainase atau gorong-gorong sudah berjalan sesuai prosedur. Namun yang terjadi justru terbengkalai bahkan hal itu diketahui langsung walikota yang turun ke lokasi proyek untuk mengecek kondisi pengerjaan fisik.
 
Seperti diketahui, target proyek drainase atau gorong-gorong yang difokuskan di 20 titik yang tersebar di wilayah Kota Kediri, sebenarnya harus rampung akhir Desember 2015. Namun hingga memasuki pertengahan Januari 2016, aktivitas pengerjaan masih berlanjut dengan jangka waktu penyelesaian yang belum jelas.
 
Kondisi ini menurut Sekretaris Umum Aksindo (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia) Kediri, Ulpianus Sudrajat, sudah diprediksi sebelumnya. Pihaknya menduga, sejak awal proyek dibuka ada indikasi permainan oleh panitia pengadaan lelang. Indikasi itu diperkuat dengan pendaftaran online yang akan diikuti anggota Aksindo, berulangkali mengalami kegagalan ketika akan mengupload data. Sehingga otomatis tidak bisa ikut karena melebihi batas waktu pendaftaran.
 
“Saya bersama rekan lainya juga turut tender proyek, namun setiap mengupload data ke website LPSE selalu gagal. Karena dalam aturan dijelaskan harus melalui online, tidak boleh secara manual,” keluh Ulpianus, Selasa (19/1).
 
Selain itu, lanjut Ulpianus, pihaknya menduga ada sejumlah kontraktor besar di Kediri, yang terlibat dan menguasai langsung proyek gorong-gorong tersebut. “Saya mencatat ada lima nama kontraktor yang aktif dalam proyek ini. Lepas mereka sub garapan, namun keberadaan mereka terindikasi adanya KKN,” imbuhnya.
 
Sayangnya, Ulpianus enggan menjabarkan identitas kelima rekanan tersebut. Namun, dia mengatakan, kalau selama ini mereka yang menggarap sejumlah proyek di Kediri. “Jika nilai besar, ya tetap itu saja yang ngerjakan. Kita tidak mungkin bisa masuk, selain tidak termasuk jaringan mereka, mereka juga ahli dalam lobi dan pendanaannya kuat,” jelas salah satu kontraktor.
 
Dengan indikasi permainan panitia lelang dan sejumlah kontraktor, tentunya menjadikan pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri, akan semakin tertantang dalam penegakkan hukum. “Atas kecurangan proyek di Kota Kediri, sejumlah data telah kami miliki,” jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Dody Boedi Rahardjo,SH saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (bud/epe)

Sumber : beritametro.co.id