logo.png

Tata PKL Pemkot Bentuk Tim Ahli


Radar Kediri | Berita Kediri | Berita Utama

24-PKL kota (1)

Urai Polemik Zona Waktu, Studi Banding ke Surabaya dan Kudus

KEDIRI KOTA– Tak hanya membentuk tim perumus. Pemkot juga menyusun tim ahli dari berbagai universitas. Ini demi menuntaskan polemik penataan pedagang kaki lima (PKL). Harapannya, bulan depan, saat pertemuan dengan tim PKL, sudah menemukan solusinya.

Wali Kota Abdullah Abu Bakar mengatakan, tim yang sudah dibentuk diketuai Sekkota Budwi Sunu Hernaning Sulistyo. Sementara anggotanya dari sejumlah satuan kerja (satker). Mulai dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan, dan energi (disperindagtamben), dinas perhubungan, komunikasi, dan informasi (dishubkominfo), serta dinas pertamanan dan kebersihan (DKP).”Ada pula dinas PU (pekerjaan umum) dan satpol PP,” paparnya.

Saat ini, Abu menyebut, tim masih membahas sejumlah ganjalan di Perwali No.37/2015. Peraturan tersebut mengatur tentang Juklak Perda No.7/2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. “Ini jalan terus pembahasannya,” ungkap wali kota berlatarbelakang pengusaha ini.

Abu mengatakan, tim ahli berasal dari tiga kampus. Yakni Universitas Nusantara (UN) PGRI, Universitas Islam Kadiri (Uniska), dan Universitas Kadiri (Unik). “Kami sengaja menunjuk kampus di Kediri. Karena mereka tahu persoalan,” terang wali kota termuda dalam sejarah Kota Kediri ini.

Minggu lalu, tim ahli studi banding ke Surabaya dan Kudus, Jawa Tengah. Daerah itu dinilai sukses menata PKL. Nantinya, hasil studi itu, dapat diterapkan di Kediri. “Tentu saja perlu ada penyesuaian-penyesuaian,” urainya.

Menurut Abu, penataan PKL dengan membagi zona waktunya masih lazim diterapkan. Pasalnya Kota Kediri tidak punya lahan luas untuk merelokasi. Satu-satunya solusi terbaik untuk berbagi hak dengan para pejalan kaki dan pemilik toko yang lahannya ditempati PKL. “Nanti teknisnya yang perlu diatur,” tuturnya.

Seperti diketahui, 11 Januari lalu, ratusan PKL se-Kota Kediri berunjuk rasa di balai kota. Mereka menuntut, wali kota mencabut perwali mengenai pembagian zona waktu berjualan tersebut. Dalam dialog dengan wali kota, disepakati masing-masing tim dari pemkot dan PKL membuat rumusan solusi. Rencananya, mereka bertemu pada Februari nanti.

Tim perumus PKL pun sudah terbentuk. Mereka terdiri atas beberapa koordinator PKL di ruas jalan. Seperti di Jl PK Bangsa, Jl Brawijaya, Jl Dhoho, dan Jl HOS Cokroaminoto, dan Jl Pattimura.

Ketua Paguyuban PKL Sripati (Sriwijaya-Patiunus) M. Hanif mengatakan, pihaknya menunggu langkah pemkot. Yang pasti, tim PKL siap memberi masukan terkait perwali tersebut. “Kalau dipanggil, tim PKL sudah siap,” jelasnya.

Mengenai penataan yang diinginkan, Hanif mengatakan, aparat harus diberdayakan untuk turun ke lapangan. Misalnya di jam-jam tertentu saat terjadi kemacetan, petugas dishub maupun kepolisian bisa mengatur arus lalu-lintas. “Petugas juga turun saat ada macet. Karena persoalan sebenarnya bukan berasal dari PKL saja,” ungkap Hanif.

Lalu bagaimana dengan hak pejalan kaki dan pemilik toko? Hanif mengatakan, di Jl Dhoho, keruwetan terjadi karena banyak mobil parkir di bahu-bahu jalan. Makanya, perlu ada parkir khusus di sana. “Kalau seperti itu, trotoar dan bahu jalan bisa lebih longgar,” ujarnya. Hanif juga menyebut, area parkir juga perlu dibuat di Jl PK Bangsa. (baz/ndr)


Sumber : radarkediri.net