logo.png

Wali Kota Minta RT/RW Bantu Salurkan Aspirasi Warga


ANTARA News Jawa Timur

Wali Kota Minta RT/RW Bantu Salurkan Aspirasi Warga
Forum RT/RW saat mengadakan kegiatan di Balai Kota Kediri, Selasa (26/1). (foto istimewa )
 
 "Kami harap nantinya forum komunikasi ini bisa menghubungkan kepentingan warga lainnya baik di RT/RW, sehingga muncul beragam ide kreatif," 
 
Kediri (Antara Jatim) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta agar rukun tetangga (RT) ataupun rukun warga (RW) ikut membantu menyalurkan berbagai aspirasi warga, sehingga pemerintah kota pun dengan sigap bisa memberikan jalan keluar dari masalah itu.
     
"Kami harap nantinya forum komunikasi ini bisa menghubungkan kepentingan warga lainnya baik di RT/RW, sehingga muncul beragam ide kreatif," katanya dikonfirmasi dalam pertemuan Forum Komunikasi RT/RW Kota Kediri di Balai Kota Kediri, Selasa.
     
Ia mengatakan aspirasi dari warga sangat dibutuhkan, salah satunya demi keberlanjutan serta keberhasilan pembangunan di Kota Kediri. Warga memberikan masukan untuk pembangunan, sehingga mereka pun juga tidak jenuh.
     
Ia juga mengapresiasi adanya forum komunikas ini. Forum ini dinilai bermanfaat, dan warga pun bisa menyalurkan aspirasinya. Forum ini juga bukan forum yang dijadikan sebagai ajang saling menjatuhkan.
     
"Forum ini setiap bulan ada pertemuan untuk membahas permasalahan dan solusinya, dan forum ini tidak boleh saling menjatuhkan. Harapan saya, supaya mereka berpikirnya konstruktif, sehingga bisa komunikasi," tegasnya.
     
Beragam persolaan, lanjut dia, bisa dibahas dalam forum itu, baik soal pengamanan lingkungan di daerahnya misalnya terkait dengan dipulangkannya mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) oleh pemerintah dari Kalimantan maupun untuk persiapan realisasi dari program pemberdayaan masyarakat (Prodamas) senilai Rp50 juta per RT. 
     
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi RT/RW Kota Kediri Masruri mengatakan adanya forum ini akan lebih memudahkan para perangkat untuk komunikasi. Mereka pun bisa saling berbagai ilmu serta solusi dari berbagai persoalan.
     
Ia mencontohkan, dalam realisasi prodamas dari Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sering tidak memberikan informasi jika belanja. Padahal, agar komunikasi lancar dan RT pun mengetahui tentang barang yang dibeli, seharusnya ada komunikasi.
     
Selain itu, untuk realisasi prodamas juga sudah ada aturan penggunaan yaitu 60 persen untuk fisik, sementara sisanya untuk sosial. Namun, jika dirasa fisik bangunan di RT tersebut sudah bagus, pemkot membolehkan memanfaatkan dengan porsi yang tidak sesuai dengan aturan, dengan syarat harus melalui musyawarah. Untuk itu, saat ini berbagai kebutuhan di tiap RT dibahas di musyawarah perencanaan dan pengembangan (musrenbang).
     
"PPTK belanja kadang RT tidak tahu. Untuk itu, di forum kami lebih intensifkan komunikasi," pungkas Masruri. (*)

Editor: Tunggul Susilo


Sumber : antarajatim.com