logo.png

OJK Anjurkan Pemda Bentuk Tim Percepatan Akses Keuangan


ANTARA News Jawa Timur

 
 "Masalah kompetisi persaingan mau tidak mau terjadi ketika di era MEA. Selain itu, ada juga kompetisi sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM), pasar, maupun kualitas produk. Dan, ini yang menjadi tujuan kami ada tim percepatan akses keuangan daerah," 
 
Kediri (Antara Jatim) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri, Jawa Timur, menganjurkan pemerintah daerah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah dengan harapan sebagai solusi bagi permasalahan keuangan, terutama di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
     
"Masalah kompetisi persaingan mau tidak mau terjadi ketika di era MEA. Selain itu, ada juga kompetisi sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM), pasar, maupun kualitas produk. Dan, ini yang menjadi tujuan kami ada tim percepatan akses keuangan daerah," kata Kepala OJK Kediri Bambang Hermanto di convention hall kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, Selasa.
     
Bambang yang ditemui dalam kegiatan pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan 2016 itu mengatakan OJK ini ada kelompok kerja (pokja) khusus untuk melihat potensi di daerah yang bisa dibantu oleh OJK dengan produk dan jasa keuangan di industri jasa keuangan.
     
Tujuan akhirnya, lanjut dia, jika sudah terlayani diharapkan bisa memberikan efek multiplier, yang merupakan efek dalam ekonomi yang bisa berpengaruh pada roda perekonomian.
     
Bambang mengatakan, program pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah itu adalah program baru. OJK pusat juga sudah bekerjasama dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) terkait dengan hal ini. Tim itu bisa membantu mempercepa akses keuangan daerah dengan instansi di bawah OJK, demi pertumbuhan serta pemerataan ekonomi.
     
Untuk saat ini, Bambang mengatakan OJK terus mengadakan sosialisasi terkait dengan program itu ke pemerintah daerah terutama di wilayah OJK Kediri. Ia berharap, pemerintah daerah segera membentuk tim ini, sebab sangat membantu pereekonomian di daerah.
     
"Kami sudah melakukan pendekatan dan menginformasikan ke pemda. Saat ini, tinggal teknis saja, bagaimana bisa dibentuk dan dibuatkan SK (surat keputusan) oleh pemerintah daerah setempat, sehingga punya legalitas yang kuat," ujar Bambang.
     
Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan sebenarnya di Kota Kediri sudah dirancang untuk pembentukan tim percepatan tersebut. Anggota juga sudah ada dan saat ini tinggal pokja yang intensif untuk bisa membantu program tersebut.
     
Ia mengatakan adanya tim itu tentu sangat membantu. Untuk saat ini, UMKM yang digarap masih yang makro, padahal yang mikro juga sangat besar. UMKM yang besar sudah dengan mudah menjangkau perbankan, namun yang kecil masih kesulitan.
     
"Kami berharap ada sumbangsih pemikiran dari pelaku perbankan untuk memberi masukan pada pemkot, sehingga pemkot pun bisa mengambil langkah konstruktif. Kami ingin saat ini sedang fokus pemberdayaan UMKM yang kecil," katanya. (*)

Editor: Tunggul Susilo


Sumber : antarajatim.com