logo.png

Angkut dan Bersihkan Rombong di Jalan Brawijaya


Angkut dan Bersihkan Rombong di Jalan Brawijaya

Sejumlah rombong milik PKL yang ditertibkan Satpol PP Kota Kediri di Jalan Brawijaya, kemarin (22/2)

KEDIRI (BM) - Meski belum terealisasi adanya koordinasi antara pedagang kaki lima (PKL) dengan Pemkot Kediri, terkait Perwali nomor 37 tahun 2015 tentang Zona Waktu Jualan PKL, namun petugas Satpol PP Kota Kediri telah bertindak.
 
Salah satunya, menyita sejumlah rombong milik PKL yang berada di Jalan Brawijaya, Senin (22/2), pagi. Kondisi tersebut akhirnya menuai keresahan PKL yang menggantungkan hidupnya dari berjualan.
 
Dalam penertiban itu, petugas Satpol PP mengerahkan puluhan anggotanya untuk mengangkut rombong milik para PKL. Meski tidak ada perlawanan, sejumlah PKL menyesalkan langkah yang dilakukan Satpol PP.
 
Seperti yang diungkapkan Solehah, pedagang gorengan di depan SD Santa Maria. Dia menyesalkan apa yang dilakukan Satpol PP tersebut. Sebab, penertiban tidak ada pemberitahuan sebelumnya. "Tidak ada surat atau pemberitahuan, tiba-tiba langsung diangkut rombong saya," keluhnya.
 
Apalagi, saat itu dia baru saja menggelar dagangan yang nilainya sekitar Rp 1 juta dan baru mendapat uang Rp 5 ribu. "Baru saja gelar dagangan, langsung diangkut begitu saja," imbuhnya.
 
Sementara itu, Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri Nur Khamid mengatakan langkah yang dilakukan sudah sesuai aturan. Sosialisasi dengan para pedagang sudah dilakukan, akan tetapi mereka tetap berjualan. "Hari ini, kami mengambil sikap tegas dan langsung membawa rombong-rombong ke kantor Satpol PP," tegasnya.
 
Untuk permulaan, pihaknya akan memberi toleransi dengan memberinya surat pernyataan untuk tidak berjualan di tempat yang sama. "Kami beri surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya," ujarnya.
 
Menurut Nur Khamid, sesuai Perwali nomor 37 tahun 2015, ada 5 zona waktu yang bisa digunakan untuk jualan. Yakni, zona pukul 17.00-05.00, pukul 08.00-12.00, dan 08.00-17.00, zona pagi sampai jam 22.00 dan zona steril. "Untuk zona yang tidak boleh sama sekali ada PKL, berada di jalan jalur provinsi," pungkasnya. (bud/nov) 

Sumber : beritametro.co.id