logo.png

Upaya Pemkot Tertibkan Parkir Liar


Radar Kediri | Berita Kediri | Berita Utama

14-parkir

Kendaraan terus bertambah, sementara lahan parkir tidak. Dampaknya, banyakyang parkir di tepian jalan. Terjadi pelanggaran, bagaimana penertibannya?

Meski Pemkot Kediri telah menerapkan parkir berlangganan, ternyata masih ditemukan parkir tidak resmi di Kota Tahu. Petugas sulit mengontrolnya. Pasalnya, itu merupakan salah satu mata pencaharian mereka. “Jadi tidak bisa dicegah,” ungkap Kabag Humas Pemkot Apip Permana.

Selain di ruas jalan di luar parkir resmi, parkir liar banyak ditemui di sekitar pusat perbelanjaan. Misalnya di depan Kediri Town Square (Ketos) di Jl Hasanuddin dan Kediri Mall di Jl Hayam Wuruk. Tempat parkir seringkali memakan bahu jalan. Sehingga berpotensi menyebabkan kemacetan.

Padahal, menurut Apip, sebenarnya Jl Hasanuddin tidak diperbolehkan menjadi lokasi parkir kendaraan apa pun. Sebab ruas jalan tersebut merupakan kelas jalan provinsi. Nyatanya, tetap saja bahu jalan tersebut dimanfaatkan untuk parkir. Bahkan, pada hari libur membeludak sampai ke depan rumah dinas wali kota, Jl Basuki Rahmad.

Selain di ruas jalan itu, Apip menyatakan, Jl Mayor Bismo, Jl Mayjen Sungkono, Jl Diponegoro, Jl Teuku Umar, Jl Imam Bonjol sampai Jl A.Yani dilarang dijadikan lahan parkir. “Harusnya memang steril dari tempat parkir,” tegas PNS asal Loceret, Nganjuk ini.

Namun khusus di depan Matahari atau Ketos, pemkot memberi sedikit toleransi. Kendaraan diperbolehkan parkir di sisi utara jalan. Terutama setiap akhir pekan yang selalu ramai. Sebab, tempat parkir pusat perbelanjaan tersebut tidak mampu menampung semua kendaaran. “Akhirnya ada kebijakan itu,” ungkapnya.

Apip mengakui, dulu setiap hari Minggu, tempat parkirnya sampai meluber di depan rumah dinas wali kota. Soal itu, pihaknya menegaskan, ruas Jl Basuki Rahmad tidak boleh untuk parkir.

“Akhirnya pindah ke timur Matahari. Untuk sisi selatan jalan, tidak kami perbolehkan,” jelasnya.

Di Kediri Mall juga demikian. Apip mengungkapkan, lahan parkirnya sampai bahu Jl Hayam Wuruk. Selain meminta jukir tidak parkir di sana, pihaknya juga berpesan, supaya pengunjung mau memasukkan kendaraannya di tempat parkir yang ada. “Biasanya karena ingin praktis. Lebih memilih di bahu jalan,” ujarnya.

Selain di titik-titik tersebut, Apip menyebut, masih ada tempat parkir liar di alun-alun. Untuk yang lain tersebar merata. “Biasanya di depan toko-toko,” katanya.

Menurut Apip, para juru parkir (jukir) tidak resmi itu biasanya dikelola karang taruna. Total jumlahnya sekitar 100 orang. Selama ini, pihaknya tidak bisa melarang. Karena sebagian menggantungkan hidupnya menjadi jukir. Hanya saja, pemkot tetap perlu melakukan penertiban agar lebih tertata.

Tahun lalu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kediri dari retribusi parkir melebihi target. Dari target Rp 3,695 miliar, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika (dishubkominfo) mampu memenuhinya sampai Rp 3,879 miliar.

Itu berarti surplus Rp 184 juta dari target. Tahun ini, pemkot menaikkan targetnya menjadi Rp 3,7 miliar. Itu merupakan total target parkir berlangganan dan non berlangganan.

“Yang tidak berlangganan kami target sampai Rp 311 juta,” kata Apip mewakili Kepala Dishubkominfo Ferry Djatmiko.

Pundi-pundi pendapatan itu, lanjut Apip, diperoleh dari 28 ruas titik parkir resmi di Kota Kediri. Di sana, juru parkir dari dishub yang memungut retribusi. Di antaranya di Jl Dhoho, Jl Brawijaya, Jl Pattimura, Jl HOS Cokroaminoto, Jl Yos Sudarso, Jl PK Bangsa, dan Jl Wachid Hasyim.

Sementara pendapatan lain merupakan parkir berlangganan yang sudah terintegrasi dengan pajak kendaraan bermotor yang dibayar setiap tahun. Besaran parkir berlangganan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor sebesar Rp 20 ribu. Sementara mobil tarifnya Rp 40.000. “Kami masih memberlakukan parkir berlangganan,” urainya. (baz/ndr)


Sumber : radarkediri.net