logo.png

Semangat Pemkot Kediri Selesaikan Kawasan Kumuh


  <td bgcolor="#4cbdf9" background="http://www.kotatanpakumuh.id/images/logo/header_text_kotaku.png" "="" valign="bottom" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 14px; color: rgb(97, 97, 97); background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat;">

 

Oleh:
Imam Tobroni 
Korkot Kota Kediri 
OSP 6 Prov. Jawa Timur 
Program KOTAKU

Hasil pendataan Baseline 100-0-100 yang dilakukan oleh masyarakat berbasis RT sangat menarik untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam. Karena, hasil pendataan yang digagas oleh Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) ini bisa dijadikan dasar dan rujukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merencanakan pembangunan berkelanjutan dan penataan lingkungan berbasis kawasan prioritas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Fisrana Bappeda Kota Kediri Bambang Kautaman sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) all team K-06 Kota Kediri di Hotel Lotus, pada Rabu, 30 Maret 2016.

Selain itu menurut Bambang, pendataan Baseline 100-0-100 dengan 7 + 1 indikator, hasilnya bisa membantu Pemda melakukan integrasi perencanaan pembangunan dalam berbagai program, terutama dalam menangani kawasan kumuh perkotaan. Sehingga, diharapkan dengan pola integrasi perencanaan yang dilakukan nanti akan menghasilkan pembangunan yang maksimal dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Kediri. Ketujuh ditambah satu indikator itu adalah kondisi bangunan hunian, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air bersih dan air minum, drainase lingkungan, pembuangan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan bahaya kebakaran, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini disampaikan Bambang Kautaman pada penyampaian materi Review RPJMD, telaah UU No. 01 Tahun 2011 dan Musrenbang.

Ia mengatakan bahwa tahun 2015 Kota Kediri telah mengeluarkan SK Kumuh di 9 kelurahan yang terbagi dalam 4 kawasan prioritas yang nanti menjadi fokus utama dalam hal penanganan kawasan kumuh di Kota Kediri pada tahun 2015-2019.

Ia juga menambahkan, hasil data Baseline 100-0-100 sebagai salah satu rujukan pola integrasi perencanaan Pemda, harapannya nanti terjadi kolaborasi berbagai program yang ada di Kota Kediri baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Kediri.

Seperti halnya sampai saat ini, menurut Bambang, Wali Kota Kediri telah mencanangkan dan merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dengan total dananya Rp70 miliar per tahun yang konsepnya mengadopsi PNPM Mandiri Perkotaan dan juga ada pendamping lokalnya yang digaji oleh Pemda. Konsep PRODAMAS pola pendanaannya Rp50 juta per RT per tahun yang realisasinya sudah memasuki tahun kedua.

Dana Rp50 juta per RT dari total jumlah RT sekitar 1.369 sungguh angka yang fantastis. Harapannya dengan PRODAMAS ini nantinya dari integrasi perencanaan, yang datanya juga dari hasil baseline 100-0-100, yang basisnya juga pendataan tingkat RT akan bisa digunakan sebagai acuan perencanaan bersama pembangunan di wilayah RT, terutama di lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh dan seluruh RT di Kota Kediri.

Ia berharap pada acara KBIK ini, hasil baseline 100-0-100 nantinya benar-benar bisa digunakan sebagai acuan integrasi perencanaan khususnya dalam penyusunan Masterplan Drainase,Masterplan Penanganan Air Limbah dan Masterplan Persampahan, dengan masterplan ini akan terwujud kolaborasi antara elemen masyarakat, SKPD terkait untuk mewujudkan Kota Kediri Kota Tanpa Kumuh tahun 2015-2019.

Pada kesempatan yang sama, PPK Kota Kediri Bagianto sebagai salah satu narasumber dari Dinas PU Cipta Karya memberikan materi Permen PU No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menyampaikan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, seperti halnya tentang penyediaan air minum, penyediaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan dan penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan.

Ia berharap seluruh fasilitator mampu memberikan pemahaman regulasi tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan hasil Baseline 100-0-100 kepada seluruh pelaku program baik dilevel pemerintah daerah dan masyarakat guna mendukung pemenuhan mutu pelayanan dasar yang berkelanjutan menuju “Kota Kediri Tanpa Kumuh”.

Semangat Kota Kediri menuju Kotaku Tanpa Kumuh ini sesuai dengan Tagline pada saat Lokakarya dan Penyepakatan Hasil Baseline 100-0-100, pada Selasa, 22 Desember 2015 di Ruang Joyoboyo Pemkot Kediri yang dihadiri kurang lebih 170 orang dari berbagai unsur dan elemen masyarakat pelaku program P2KKP di seluruh Kota Kediri untuk bersama-sama bertekad “Menata KOTAKU Tanpa Kumuh” Tahun 2015-2019. [Jatim]


Sumber : kotatanpakumuh.id