logo.png

Pemkot Percepat Terbitnya Instruksi Perlindungan Anak


Radar Kediri | Berita Kediri | Berita Utama

perwali

KEDIRI KOTA- Pemkot terus bergerak cepat untuk mencari solusi menangkal kejahatan seksual anak di wilayahnya. Salah satunya dengan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota tentang Gerakan Perlindungan Anak.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Kediri Sumedi mengatakan, draf instruksi tersebut, kemarin, sudah diserahkan ke bagian hukum. Nanti setelah dikaji, rancangan instruksinya akan dibahas bersama.

“Kami sudah serahkan (draf) tadi pagi (kemarin, Red),” terangnya kepada Jawa Pos Radar Kediri.

Untuk diketahui, instruksi tersebut berisi perintah wali kota kepada lurah, camat, dan organisasi keagamaan. Di tingkat kelurahan, wali kota memerintahkan untuk membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak. Satgas ini nanti berada di setiap rukun tetangga (RT).

Mereka akan bekerjasama dengan personel bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas) dari kepolisian dan bintara pembina desa (babinsa) dari TNI. Para aparat dan satgas ini bertugas melakukan deteksi dini terhadap potensi munculnya pelaku atau korban kejahatan yang melibatkan anak-anak.

Sementara setingkat di atasnya, instruksi wali kota berisi pembentukan satgas yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur kepolisian, dan TNI di tingkat kecamatan. Selain itu, satgas wajib membuat laporan upaya perlindungan anak setiap tiga bulan. “Termasuk melaporkan kasus-kasus menonjol di wilayahnya,” kata Sumedi.

Adapun untuk organisasi keagamaan wajib menyebarluaskan pencegahan kejahatan seksual anak melalui ceramah-ceramah di tempat ibadah. Sehingga tidak hanya melalui pendekatan satgas dan aparat kamtibmas saja. Namun, juga pada pemuka dan tokoh agama.

Atas isi draf tersebut, Sumedi mengatakan, bisa jadi masih ada perubahan. Karena setiap satker yang tergabung dalam tim akan memberikan masukan-masukannya. “Nanti juga kami berikan masukan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, ada empat satker yang terlibat dalam instruksi wali kota itu. Selain BPPKB, ada pula dinas pendidikan (disdik), dinas sosial dan tenaga kerja (dinsosnaker), serta satpol PP.

Sementara itu, mulai tadi malam, pemkot juga menggelar monitoring dan evaluasi (monev) deteksi dini narkoba, minuman keras (miras), dan kenakalan remaja di setiap kecamatan. Pesertanya adalah para ketua RT se-Kota Kediri.

“Hari pertama digelar di Kecamatan Pesantren,” terang Kabag Humas Pemkot Apip Permana.

Untuk jadwal hari berikutnya, Selasa (31/5) dan Rabu (1/6) bergeser ke Kecamatan Kota Kediri dan Kecamatan Mojoroto. Apip mengatakan, monev tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi setiap kasus yang muncul di RT dan kelurahan. “Jadi kami bisa tahu wilayah mana yang rawan,” ungkapnya.

Dari pemetaan persoalan itu, lanjut Apip, pemkot lebih mudah melakukan pencegahan. Dengan begitu, kasus bisa diredam sejak dini sebelum menjadi lebih besar. Tidak hanya kasus yang melibatkan anak-anak, tetapi juga warga lainnya. “Semua perlu kami deteksi,” kata mantan Lurah Jamsaren ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, proses penerbitan Instruksi Wali Kota tentang Gerakan Perlindungan Anak yang kini tengah dikaji bagian hukum Pemkot Kediri tersebut terdorong mencuatnya kasus prostitusi anak. Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Kota maupun Kabupaten Kediri telah menyidangkan kasus persetubuhan seorang pengusaha kontraktor ternama dengan anak-anak di bawah umur.

Kedua lembaga peradilan tingkat pertama tersebut telah memvonis terpidananya dengan total hukuman selama 19 tahun. Dari putusan majelis hakim tersebut, baik jaksa maupun penasihat hukum (PH) mengajukan banding. Kini perkara asusila itu masih dalam proses hukum di pengadilan tinggi.

Sementara kasusnya terus berjalan di pengadilan, banyak kalangan menaruh perhatian terhadap anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan asusila tersebut. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri mengusulkan agar pemkot menerbitkan instruksi wali kota untuk perlindungan anak. Aturan ini dianggap lebih cepat proses penerbitannya dibanding peraturan lain, seperti rancangan peraturan daerah (raperda) atau peraturan wali kota (perwali). Kedua kebijakan itu membutuhkan waktu relatif lama.

Dalam instruksi wali kota nanti berisi tentang pencegahan terhadap kejahatan anak. Mulai dari pelecehan seksual maupun jenis kejahatan lain. Kalangan dewan pun mendesak pemkot segera menangani masalah prostitusi anak. Tidak harus menunggu perda atau perwali.

Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Eko Retnoningrum mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pembatasan jam malam di tempat hiburan malam. Tanpa perda, pemkot harus mulai menegakkan peraturan tersebut bagi pengelolanya. Pasalnya, tempat tersebut yang ditengarai menjadi lokasi favorit anak-anak ini.(baz/ndr)


Sumber : radarkediri.net