logo.png

18 Kelurahan Belum Cairkan Dana Prodamas Kediri


18 Kelurahan Belum Cairkan Dana Prodamas Kediri
 
Kediri (beritajatim.com) - Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Kota Kediri yaitu, pemberian dana sebesar Rp 50 juta per Rukun Tetangga (RT) setiap tahun, pada 2016 tidak berjalan mulus. Banyak kelurahan yang belum mencairkan anggaran prodamas untuk tahun kedua ini, meski sudah memasuki bulan Juni.


Data dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kota Kediri, dari 46 kelurahan yang ada, baru 28 kelurahan yang mencairkan dana prodamas kedua. Sedangkan sisanya sebanyak 18 kelurahan hingga kini belum. Molornya pencairan anggaran ini dikhawatirkan menganggu pelaksanaan program, khususnya terhadap efektivitas penyerapan anggaran.

Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam jumpa pers mengatakan, penyebab adanya kelurahan yang belum mencairkan dana prodamas karena berbagai faktor, diantaranya, adalah proses evaluasi program di tahap pertama dan adanya pergantian pejabat di tingkat kelurahan.

"Persoalannya adalah adanya pergantian pejabat di kelurahan. Saat ini masih membuat administrasi seperti Surat Keputusan (SK) pergantian tersebut. Tetapi Insya Allah, dalam minggu ini akan cair semuanya," kata Abdullah Abu Bakar, Minggu (5/6/2016).

Di dalam program unggulan Kota Kediri ini, kata Mas Abu -- sebutan akrab Walikota Kediri, Kepala Kelurahan atau Lurah menjadi pelaksana koordinasi antara Tim Swakelola dengan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Lurah mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksana prodamas. 

Berdasarkan informasi yang dapat di lapangan, terganggunya pencairan dana prodamas karena ada sejumlah Ketua RT maupun tokoh masyarakat yang merasa 'gamang' menerima kucuran dana, pada pereode tahun kedua ini. Alasannya muncul kabar apabila payung hukum program ini masih belum ada, sehingga penerima anggaran takut terjerat hukum.

Menjawab hal ini, Mas Abu memastikan bahwa, prodamas adalah program Pemkot Kediri yang sudah masuk dalam RPJMD. Mekanisme pelaksanaan prodamas didasari peraturan yang jelas. Bahkan, pada tahun ini payung hukum prodamas semakin kuat. 

"Ada pengecualian peraturan pada mekanisme hibah anggaran untuk prodamas. Sehingga pemberian hibah berturut-turut setiap tahun ini diperbolehkan. Aturan ini sudah kita sampaikan ke kelurahan, ke RW, RT dan juga masyarakat saat kegiatan Kopi Tahu di kelurahan," imbuhnya.

Pihaknya mengaku, ihwal payung hukum prodamas telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain itu, alokasi dana prodamas di dalam APBD yang diajukan ke Provinsi Jawa Timur, selama ini juga tidak ada revisi. Sehingga, menurutnya, semua itu bisa menjawab keraguan dari berbagai pihak.

"Masalah utamanya adalah pencairan dana di tahap kedua ini. Lawong masyarakat justru menantikan pencairan anggaran ini. Dan sebenarnya kalau saya mendengar langsung dari masyarakat, mereka sangat mendukung program ini," tegasnya.

Untuk diketahui, alokasi dana prodamas tahun 2016 ini bertambah, karena terdapat pemekaran sebanyak 6 RT. Sehingga total alokasi prodamas menjadi 1.442 RT. Selain itu, adanya perubahan mekanisme, yang mana posisi pendamping kini berada di bawah Kepala Kelurahan selaku pengguna anggaran. [nng/but]


Sumber : beritajatim.com