logo.png

Wali Kota Sebut Kediri Butuh Rumah Aman


ANTARA News Jawa Timur

 Wali Kota Sebut Kediri Butuh Rumah Aman
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. (foto Asmaul Chusna)
 
 "Anak-anak harus aman dan kami berpikir untuk adanya 'save house'. Rumah aman ini semakin dibutuhkan di Kediri, maka dari itu kami harus buat desain untuk ada di Kediri," 
 
Kediri (Antara Jatim) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan jika Kota Kediri membutuhkan rumah aman atau "save house", sebagai tempat perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
 
"Anak-anak harus aman dan kami berpikir untuk adanya 'save house'. Rumah aman ini semakin dibutuhkan di Kediri, maka dari itu kami harus buat desain untuk ada di Kediri," kata Wali Kota di Kediri, Jawa Timur, Jumat.
 
Ia mengatakan, rehabilitasi sangat penting. Di rumah aman, banyak tenaga yang diperbantukan misalnya psikiater. Dengan bantuan mereka, secara tidak langsung bisa memutus mata rantai. Dari berbagai pemeriksaan polisi, pelaku yang melakukan asusila pada korbannya sebelumnya juga melakukan hal yang sama.  
 
Pria yang akrab disapa Mas Abu ini mengaku prihatin dengan kejadian asusila yang menimpa balita berumur tiga tahun di Kota Kediri.

Wali Kota menambahkan, sudah meminta agar dibentuk tim satuan tugas, bahkan hingga tingkat rukun tetangga (RT), mengantisipasi hal serupa terjadi. Dengan keterlibatan hingga ke bawah, akan lebih mudah mengawasi anaknya maupun anak orang lain dan jika ada kejanggalan bisa langsung dilaporkan ke pemerintah maupun aparat penegak hukum.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Kediri Dewi Sartika menambahkan pemerintah kota memang sudah merencanakan membangun rumah aman. Namun, rencana pembuatan rumah itu baru akan dianggarkan pada 2018.
 
Menurut dia, rumah aman memang diamanatkan undang-undang dan maksimal pada 2019 setia daerhah mempunyai rumah aman sementara. Di Kediri, anak-anak yang terlibat masalah ditematkan di rumah panti milik kementerian sosial.
 
"Kediri ini belum punya. Kami sudah rencanakan untuk membangunnya," katanya.
 
Di Kediri, kata dia, ada 21 anak yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Data itu komulatif sejak 2015 dan terus menunjukkan pertambahan jumlah hingga sekarang.
 
Walaupun juga melakukan pendampingan, Dewi juga berusaha agar anak-anak yang bermasalah dengan hukum tidak sampai terekspos media serta tetap berupaya memberikan dorongan agar mereka mau untuk terus sekolah. Selain itu, pendampingan juga dilakukan setiap tiap pekan sekali. Bukan hanya melibatkan pekerja sosial, di tempat tersebut juga melibatkan psikolog dan tokoh agama. 

Sumber : antarajatim.com