logo.png

Finishing Jembatan Brawijaya Kediri Tertunda Lagi Karena ini


Surya Malang

Finishing Jembatan Brawijaya Kediri Tertunda Lagi, Karena ini
 
SURYAMALANG.COM/Didik Mashudi
 
Proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri bakal mangkrak lebih lama karena masalah hukumnya masih belum tuntas. 

SURYAMALANG.COM, KEDIRI - Penyelesaian proyek Jembatan Brawijaya, Kota Kediri dipastikan bakal tertunda lagi. Karena masalah hukum yang menyelimuti masih belum menemukan titik terang.
Kondisi itu membuat finishing proyek jembatan belum dapat dilakukan. Pemkot 
Kediri juga belum mengagendakan untuk membangun kembali.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebutkan, masih ada ganjalan masalah hukum terkait kelanjutan proyek Jembatan Brawijaya. Proses hukum kasus jembatan masih belum selesai.

"Untuk kampus Politeknik dan RS Gambiran 2 sudah dapat dilanjutkan lagi. Sedangkan Jembatan Brawijaya masalah di KPK dan Polda Jatim belum selesai," ungkap Abdullah Abu Bakar.

Karena masih ada masalah, Pemkot Kediri belum berani melanjutkan lagi. Namun untuk proyek Kampus Politeknik dan RS Gambiran 2 tahun ini dapat dilanjutkan lagi.

Proyek Jembatan Brawijaya merupakan bagian dari tiga proyek multy years Pemkot Kediri. Proyek ini dimulai pada era Wali KotaKediri dr Samsul Ashar dan terhenti saat terjadi pergantian kepala daerah.
Ketiga proyek itu telah terhenti pembangunannya sejak 2013.

Pemkot Kediri sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk menyelesaikannya tiga proyek multy years.

Hanya saja dua tahun berturut-turut terganjal hasil audit yang masih belum tuntas. Akibatnya, dananya masuk sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).

Penanganan kasus proyek Jembatan Brawijaya semula ditangani penyidik Polres Kediri Kota. Kemudian kasusnya ditarik ke Polda Jatim. Sejauh ini belum ada lagi kabar kelanjutannya.

Pembangunan proyek jembatan ini meminjam bendera PT Fajar Parahiyangan. Hingga pekerjaan terhenti proyek baru berjalan sekitar 80 persen dengan alokasi anggaran Rp 66 miliar.

Sementara penghentian penyidikan proyek RS Gambiran 2 telah dilakukan di era Kajari Kota Kediri Amik Mulandari. Karena dari hasil gelar perkara RS Gambiran 2 di Kejaksaan Tinggi Jatim tidak ada masalah.

Malahan dari hasil hitungan audit pemerintah ditemukan kurang bayar senilai Rp 1,5 miliar.
Penyidikan RS Gambiran 2 Kota 
Kediri kasusnya telah berlangsung di bawah kepemimpinan 4 Kajari Kota Kediri dan 3 Kajati Jatim.

Menyusul turunnya hasil audit, Pemkot Kediri dapat melanjutkan kembali pembangunan RS Gambiran 2. Rumah sakit ini diperlukan karena RSUD Gambiran lokasinya sudah tidak memenuhi syarat lagi


Sumber : suryamalang.tribunnews.com