logo.png

Wali Kota Kediri yakini kebijakan Tax Amnesty tingkatkan pembangunan Infrastruktur


  • Wali Kota Kediri yakini kebijakan Tax Amnesty tingkatkan pembangunan Infrastruktur
 

KBRN, Kediri : Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar meyakini, kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Tanah Air termasuk di Kota Kediri.

"Oleh sebab itu, bagi para nominasi atau wajib pajak potensial yang menjadi sasaran tax amnesty ini segera laporkan harta kekayaan yang dimiliki," kata Abdullah, di Kediri, Rabu (27/7/2016).

Pengampunan pajak, ungkap dia, bukan hanya tentang Kota Kediri melainkan negara. Apalagi Presiden sudah menegaskan langsung terkait dengan pengampunan pajak. Bahkan, pemerintah sudah menjamin segala kerahasiaan dari wajib pajak bersangkutan.

"Kami sangat mendukung penuh kebijakan Presiden tersebut. Kamipun siap melakukan beragam sosialisasi terkait dengan pengampunan pajak, sehingga jika ada warga yang bertanya, pemerintah bisa memberikan informasi lebih detail," katanya.

Dia berharap, program pengampunan pajak yang diberlakukan 18 Juli ini mampu memberikan dampak positif bagi Kota Kediri. Selain itu, Pemkot Kediri mempunyai target menjadikan kota ini sebagai kota perdagangan, jasa, serta pendidikan.

"Dengan adanya pengampunan pajak, kami yakin iklim investasi di kota ini menjadi lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (DJP Jatim) 3, Rudi Gunawan Basari, menyatakan, akan berupaya semaksimal mungkin agar program pengampunan pajak bisa berjalan optimal. Dia meminta wajib pajak bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dengan melaporkan harta yang belum dilaporkan.

"Pemerintah Pusat telah menargetkan terkait penerimaan potensial dari pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp165 triliun," katanya.

Sementara, lanjut dia, ada sejumlah item yang dihapus melalui Tax Amnesty. Misalnya pajak yang terutang, sanksi administrasi, hingga penghentian penyidikan.

"Masyarakat jangan khawatir, karena Presiden Joko Widodo telah menjamin kerahasiaan data harta kekayaan yang dilaporkan. Langkah ini, seiring adanya keterbukaan informasi pada tahun 2018 di mana saat itu seluruh dunia akan bertukar informasi," katanya. 


Sumber : rri.co.id