logo.png

Pemkot Kediri Batal Hibahkan Lahan Kampus III UB


Harian Bhirawa Online

Sekda Kota Kediri, Budwi Sunu

Sekda Kota Kediri, Budwi Sunu

Kota Kediri, Bhirawa
Dalam Pembanguan Kampus III Universitas Brawijaya (UB) di Kediri, ternyata ada perubahan Memorandum of Understanding ( MoU) kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dan  UB , Pemkot Kediri batal menghibahkan lahan ke UB. Pemkot lebih memilih memfasilitasi pembangunan kampus III UB di Kediri ini.
Dikatakan  Sekertaris Daerah (Sekda)  Kota Kediri Budwi Sunu MoU di lakukan pada tahun 2015 lalu sebelum pembahasan anggaran untuk pembangunan UB di Kediri. Menurutnya sebelumnya MoU nya adalah hibah lahan seluas 23 hektar di sekitar Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto, Kediri, namun setelah itu pihak Pemkot kembali mempelajari MoU tersebut
“Dan hasilnya kita memfasilitasi pembangunan Kampus III UB, ini sebagai investasi ketika UB ada di Kediri roda perekonomian akan luar biasa, itu bisa dibayangkan. Jadi bukan hibah , dan karena ini sifatnya bukan pelepasan aset sehingga tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPRD” terang Budwi Sunu. Senin (15/8)
Lebih lanjut, menurut Sekda, untuk pembangunan tahap Pertama ini, pihak Pemkot menyediakan anggaran sebesar Rp 19 milyar dan lahan seluas 23 hektar, anggaran tersebut untuk Pembanguan gedung utama dan bebrapa gedung perkuliahan, sedangkan untuk lahan sendiri hanya digunakan 20 hektar dan sisanya untuk sentra bisnis masyarakat setempat.
“UB sendiri berjanji untuk melanjutkan pembangunannya pada tahap-tahap berikutnya, kita hanya memfasilitasi pembangunan pada tahap awal. Jadi nantinya aset tetap milik pemerintah kota” ujarnya.
Sementara disisi lain, proyek pembangunan kampus Universitas Brawijaya menuai peryataan miring dari anggota fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Muzer Zaidib. Sebab meskipun anggaran untuk pembangunan kampus UB tersebut sudah disahkan namun ternyata MoU antara Pemerintah Kota Kediri dan UB tidak pernah disampaikan ke DPRD Kota Kediri
“Saya sendiri tidak tahu, memang dulu sudah disepakati, jika hibah adalah lahan23 hektar dan UB yang membangun, tapi tahu-tahu rubah yang bangun pemerintah kota, itu dewan tidak dibertahu tiba-tiba muncul di APBD” kata Muzer pada Wartawan
Lebih lanjut, dengan adanya perubahan tersebut hingga saat ini menurut Muzer DPRD Kota Kediri tidak pernah dilibatkan apa yang menjadi MoU antara pemerintah Kota Kediri dengan pihak UB untuk menempati di Kediri ini “MoU nya seperti apa sampai sekarang kita tidak diberitahu, seharus dengan perubahan tersebut harus ada pansus” terangnya.
Bahkan, saking herannya atas sikap pemerintah Kota Kediri yang enggan membebrkan isi MOU nya dengan pihak UB, Muzair Zaidib menyebut proyek pembangunan kampus UB yang menelan anggaran APBD 2016 ini dengan proyek siluman “Entah apa itu namanya proyek siluman atau apa” tandasnya.
Diketahui, pada era Walikota sebelumnya kerjasama dengan UB ini, Pemkot sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Kediri untuk menghibahkan lahannya. Namun pada tahun 2015 lalu pemkot membatalkan hibah lahan, Pemkot lebih memilih memfasilitasi pembangunan kampus. Pemkot menilai pembangunan tersebut sebagai investasi Kota Kediri, sebab ketika UB berada di Kota Kediri akan terjadi peningkatan perekonomian masyarakat Kota Kediri.

Harian Bhirawa Online

 


Sumber : harianbhirawa.co.id