logo.png

Kampus Unibraw Diharap Jadi Ikon Pendidikan Kota Kediri


DetikNews

Kampus Unibraw Diharap Jadi Ikon Pendidikan Kota Kediri Wali Kota Kediri didampingi Plt Kabag hukum/Foto: Andhika Dwi

Kediri - Pembangunan kampus 3 Universitas Brawijaya (Unibraw) di Kota Kediri, tidak bermasalah. Hal itu ditegaskan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Senin (5/9/2016).

Selama ini
terjadi polemik anggota DPRD setempat terkait lahan yang digunakan pembangunan kampus tersebut seluas 23 hektar di wilayah Mrican, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Menurut Wali Kota Abu Bakar, proses pendirian bangunan UB sejak 2011 lalu sempat terhenti karena hasil pansus dan status hibah tanah. Diharapkan dengan adanya kampus Unibraw ini jadi ikon pendidikan Kota Kediri.

"Perjuangannya panjang dan melelahkan, namun akhirnya berhasil kami wujudkan pembangunannya. Sekali lagi saya tekankan kampus UB tidak bermasalah," kata Mas Abu sapaan akrab wali kota, di rumah dinasnya Jalan Basuki Rachmat Kota Kediri.

Dia menjelaskan, lahan seluas 23 hektar merupakan lahan milik Pemkot Kediri, yang diperuntukkan untuk kampus Unibraw. Mengingat, banyak sekali mahasiswa Unibraw yang saat ini menempati lahan BKD di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Pemkot Kediri memperuntukkan lahan untuk kampus Unibraw 20 hektar dan 3 hektar akan dibangun sebagai sentra perekonomian masyarakat sekitar. Karena peruntukannya untuk kepentingan umum termasuk pendidikan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016, PP 27 tahun 2011, maka tidak perlu berbicara dengan DPRD.

Pihak pemkot pernah dikejar beberapa fraksi di DPRD Kota, agar Unibraw tidak lepas dari Kota Kediri. Saat ini, UB telah mulai dibangun di Kota Kediri. "Ini semuanya untuk kemajuan pendidikan Kota Kediri, maka seharusnya masyarakat dan dewan mendukung," tambah Mas Abu.

Harapannya, dengan pembangunan kampus Unibraw, masyarakat Kota Kediri tidak perlu bersekolah ke luar daerah.

"Ini kan untuk kepentingan umum, nah pendidikan adalah kepentingan umum. Pemkot tidak perlu persetujuan DPRD, tapi kalau anggaran pembangunannya harus dibahas dengan dewan. Dan ini bukan hibah seperti pinjam pakai, Goverment to Goverment tak perlu hibah," jelas Maria Karangora, asisten sekaligus Plt Kabag Hukum Pemkot Kediri.


Sumber : detik.com