29047919756_74501e78dd_c-300x169

ADAKITANEWS, Kota Kediri – Kampus Universitas Brawijaya (UB) III sudah mulai dibangun di Kota Kediri beberapa waktu yang lalu. Dijadwalkan, bangunan tersebut sudah bisa digunakan perkuliahan pada 2017 nanti. Sehingga, masyarakat Kediri tidak perlu lagi ke Kota Malang untuk bisa kuliah di UB.

Pembangunan Kampus UB III berada di Kelurahan Mrican Kota Kediri, atau berada di wilayah Kota Kediri paling barat. Efek domino dari pembangunan ini yang membuat Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menginginkan agar segera terselesaikan pembangunan tersebut. Pasalnya, perkembangan ekonomi saat ini terfokuskan pada Kota Kediri bagian tengah dan selatan. Dimana, disitu sudah ada Kampus Universitas Nusantara PGRI, dan bagian selatan sudah ada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), serta UNISKA.

Maka, dengan memberikan fasilitas kepada UB untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diharapkan akan menumbuh kembangkan sektor ekonomi masyarakat setempat. “20 hektar tanah kita pinjamkan ke UB untuk bangunan kampus. Sementara untuk tiga hektar akan kita jadikan sentra ekonomi akan kita sewakan kepada masyarakat setempat, untuk menjual makanan ataupun jasa-jasa lainnya. Tentu ini akan sangat menunjang perekonomian masyarakat setempat. Seperti yang sudah terjadi pada daerah lain yang sudah ada kampusnya,” ujar Mas Abu

Mas Abu menegaskan tidak menghibahkan tanah tersebut, namun memberikan fasilitas kepada kampus UB untuk melaksanakan pendidikan di Kota Kediri. Menurutnya, ini merupakan permintaan dari Rektor UB agar kerjasamanya bukan berupa bentuk hibah. Hal ini yang membuat Mas Abu meminta solusi kepada Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti).

“Setelah 3 sampai 4 kali pertemuan, akhirnya Menristek memberikan solusi, jika Pemerintah ke Pemerintah itu tidak perlu menghibahkan. Sehingga diambil jalan UB karena untuk kepentingan umum sehingga tidak perlu menghibahkan,” jelasnya

“Kami membantu UB karena mereka sudah tidak bisa lagi untuk membangun karena faktor anggaran. Sehingga Pemerintah Kota Kediri ingin mempercepat pembangunan kampus UB karena sudah ada mahasiswa di Kediri, di lahan milik kami. Dengan harapan ada dampak ekonomi dikemudian hari,” tambah Abdullah Abu Bakar

Sementara, terkait status hukumnya dana hibah itu Pemkot menggunakan Peraturan Pemerintah no 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan status MoU yang diperdebatkan terutama oleh kalangan Dewan, Pemkot berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.