logo.png

Wali Kota Kediri: Perangkat Aktif Data Warga Miskin


ANTARA News Jawa Timur

 Wali Kota Kediri: Perangkat Aktif Data Warga Miskin
Kegiatan pengobatan gratis RSUD Gambiran, Kota Kediri di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (17/9). (foto Asmaul Chusna)
 
 "Banyak warga yang dulu mampu sekarang tidak mampu karena tidak bekerja akibat sakit, dan mereka belum mengurus. Nanti pak lurah saya minta bantu," 
 
Kediri (Antara Jatim) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta perangkat untuk aktif mendata warganya, terutama yang miskin dan belum mempunyai kartu jaminan kesehatan.
     
"Banyak warga yang dulu mampu sekarang tidak mampu karena tidak bekerja akibat sakit, dan mereka belum mengurus. Nanti pak lurah saya minta bantu," katanya saat kegiatan pengobatan gratis di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu.
     
Ia mengatakan, pemerintah mempunyai kartu sakti untuk membantu warga miskin, misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). 
     
Ia pun menegaskan, warga yang tidak mampu harus mempunyai kartu ini, supaya jika yang bersangkutan sakit bisa mendapatkan bantuan dengan pengobatan yang dibayar oleh pemerintah.
     
Pihaknya juga terus menyisir warga kurang mampu atau warga miskin di Kota Kediri untuk mengetahui secara langsung apakah mereka sudah punya atau belum. Penyisiran mengutamakan warga yang sakit dan tidak mampu.
     
"Saya ingatkan warga yang di bawah garis kemiskinan harus mempunyai kartu sakti, bisa Jamkesda, BPJS sehingga nanti jika mereka sakit tetap dilayani dengan gratis, artinya dibayar pemerintah," ujarnya. 
     
Wali Kota menambahkan, dari berbagai kunjungan yang dilakukannya sebenarnya warga mengetahui terkait dengan beragam kartu tersebut, tapi mereka masih enggan untuk mengurusnya. Bahkan, seolah-olah mereka menunggu sakit dulu, baru mengurus berbagai surat tersebut. Untuk itu, ia meminta agar keluarga jangan menunggu sakit untuk mengurus surat-surat jaminan kesehatan tersebut. 
     
"Saya lihat yang 'sepuh' (tua) kesadaran ke puskesmas rendah, jadi mereka sakit dibiarkan saja, ditahan dan tidak datang ke puskesmas. Jadi, harapannya kami nanti lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat," harapnya.
     
Di Kediri, jumlah warga miskin sekitar 12 ribu kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, sebagian warga mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan, namun masih ada warga yang mendapatkan jaminan kesehatan daerah. Mereka yang tidak terdata di pusat, juga mendapatkan fasilitas kesehatan dengan Jamkesda tersebut. 
     
Awal 2016, ada sekitar 5 ribu kartu yang sudah dibagikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Kediri. Pada November 2015, BPJS Kesehatan juga telah memberikan 48.834 kartu kepada warga miskin. Pendistribusian kartu itu juga lewat kelurahan untuk diberikan langsung kepada warga bersangkutan, dan saat ini juga masih memroses kartu baik untuk warga miskin maupun peserta mandiri. 

Sumber : antarajatim.com