rps20160926_235911ADAKITANEWS, Kota Kediri – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menjalin Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Brawijaya (UB) untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah setempat. Namun, masih banyak masyarakat yang kebingungan dengan perjanjian itu, salah satunya ijin menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yang belum dikantongi pihak UB.

Maria Karangora kepada Tim Adakitanews.com mengatakan, perjanjian itu sudah dibuat pada tanggal 3 Juli 2015. Dimana dua belah pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian itu yakni Budwi Sunu selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri pihak pertama dan pihak kedua dari UB diwakili oleh Sihabudin Wakil Rektor Ii Universitas Brawijaya.

“Perlu diketahui, itu bukan MoU. Tapi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Universitas Brawijaya dan kedua belah pihak sudah menandatangani perjanjian itu,” katanya usai mengikuti rapat pembahasan hasil evaluasi perubahan anggaran Kota Kediri, Senin (26/09).

Kedua belah pihak dalam perjanjian itu berprinsip saling memberikan manfaat bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama. Sebagai tindak lanjut, Piagam Kesepahaman Bersama dibuat dengan nomor : 66/UN10/DN/2011 dan Nomor : 074/19/419.16/2011. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing guna memperlancar proses pendidikan kampus UB di Kota Kediri.

Pihak pertama yakni Pemkot Kediri mempunyai hak memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh UB di Kota Kediri untuk peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya di Kota Kediri. Sementara, ada 7 butir yang menjadi kewajiban Pemkot Kediri yakni :

  1. Memfasilitasi proses terwujudnya Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri
  2. Menyediakan tanah seluas 2000.000 meter persegi untuk area pengembangan kampus termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang antara lain berupa gedung untuk kegiatan akademik, administrasi dan lainnya yang diperlukan untuk Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri
  3. Menganggarkan dalam APBD Kota Kediri untuk pengadaan tanah dan/ atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kampus pendidikan tinggi secara bertahap.
  4. Dapat membantu Pihak Kedua sesuai dengan kemampuan keuangan untuk kegiatan operasional demi terjaminnya keberhasilan penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri
  5. Menyediakan tanah, gedung dan fasilitas lainnya diluar yang dimaksud pada butir c, untuk dipinjampakaikan kepada Pihak Kedua untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri sebelum sarana dan prasarana kampus di area yang ditetapkan dapat dimanfaatkan
  6. Memberikan jaminan keamanan dan kelancaran kepada Pihak Kedua terkait dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri, dan
  7. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kediri dan wilayah Jawa Timur bagian barat terkait keberadaan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri

Hak pihak kedua yakni UB, menggunakan gedung dan fasilitas lainnya dari Pihak Pertama untuk penyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri. Sedangkan, terdapat 5 butir kewajiban UB, yakni :

  1. Menyiapkan aspek-aspek teknis akademik dalam proses perolehan izin dari Kemen Ristek dan Dikti untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri
  2. Menyediakan sumberdaya pengelola, dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi sesuai standard an ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri
  3. Menyediakan kurikulum dan system peminjaman mutu penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri
  4. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri; dan
  5. Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada Kemen Ristek dan Dikti serta Pihak Pertama atas penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya di Kota Kediri.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak DPRD Kota Kediri menganggap jika UB belum mengantongi izin menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Terkait itu, Maria yakin jika UB bisa dengan mudah mendapatkan ijin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dari Kemen Ristek dan Dikti. Bukan hanya itu, Maria berkeyakinan tahun ini UB sudah mengantongi surat izin itu.

Kita sudah berkali-kali lakukan rapat koordinasi dengan UB. Jangankan tahun depan (Direncanakan proses belajar mengajar kampus UB di Kota Kediri sudah berjalan) tahun ini saja kalau berusaha sudah bisa itu (mendapatkan ijin dari Kemen Ristek dan Dikti),” sesumbarnya.

Budwi Sunu saat dihubungi Tim Adakitanews.com, beberapa waktu yang lalu juga mengatakan hal sama. Ia mengatakan jika perijinan itu sudah tida ada masalah. Ia juga mengatakan, dasar hukum yang digunakan sudah cukup kuat untuk UB menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh.

Seperti diketahui, pembangunan untuk kampus UB yang berada di Kelurahan Mrican Kota Kediri hingga saat ini masih terus berjalan. Dengan anggaran 19 milliar yang digelontorkan Pemerintah Kota Kediri diharapkan gedung itu sudah bisa digunakan UB untuk proses belajar mengajar tahun depan.(Zay)

 

Keterangan Gambar : Lembaran Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Kediri dengan Universitas Brawijaya.(foto: Zayyin)