logo.png

Dispendukcapil Kediri Terpaksa Beri Surat Keterangan Sementara


ANTARA News Jawa Timur

Dispendukcapil Kediri Terpaksa Beri Surat Keterangan Sementara
Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Ida Indriyani. (foto Asmaul Chusna)
 
 "Stok kosong sudah satu pekan lalu, jadi kami beri surat keterangan yang berlaku sampai enam bulan," 
 
Kediri (Antara Jatim) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri, Jawa Timur, terpaksa memberikan surat keterangan sementara kepada masyarakat yang mengurus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) karena blangko untuk  KTP tersebut  habis.
     
"Stok kosong sudah satu pekan lalu, jadi kami beri surat keterangan yang berlaku sampai enam bulan," kata Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Ida Indriyani di Kediri, Rabu. 
     
Ia mengatakan, kebijakan itu terpaksa dilakukan, sebab pemerintah belum ada pilihan lain. 

Menurut dia, jumlah warga yang datang untuk perekaman KTP elektronik mencapai  200-300 orang per hari. Bahkan, pernah mencampai 600 orang.
     
Ia menjelaskan, pengadaan blangko tidak bisa dilakukan sendiri, sebab seluruh pengadaan dilakukan oleh pemerintah pusat. 
     
"Blangkonya dari pusat dan ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Nanti jika blangko sudah ada, kami ganti surat keterangannya," katanya.
     
Ia mengakui, hingga kini masih belum semua warga Kediri selesai proses perekaman KTP elektronik. Jumlah warga Kota Kediri yang wajib KTP elektronik mencapai 234.156 orang, dan saat ini sudah 92 persen selesai.
 
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan, Dispendukcapil membuat berbagai terobosan, salah satunya pengadaan mobil pelayanan administrasi kependudukan keliling yang bisa melayani perekaman data elektronik hingga proses penggantian kartu yang rusak.
     
Mobil layanan itu nantinya akan berkeliling baik di perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, perusahaan, maupun di acara "car free day". Namun, untuk saat ini proses perekaman fokus dilakukan di kantor, demi memudahkan pelayanan. Kegiatan itu terus dilakukan, bahkan di akhir pekan, Sabtu atau Minggu. 
     
Dalam kesempatan itu pihaknya juga meminta warga yang sudah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah secepatnya mengurus KTP elektronik.
     
Terkait dengan pungutan, ia mengakui tidak ada. Namun, ia menyebut pemerintah daerah pernah membuat Perda Nomor 7 Tahun 2015, dimana ada denda keterlambatan pengurusan, dan saat ini perda itu sudah tidak berlaku.
     
"Pungutan itu tidak ada, karena mengurus memang gratis. Sebelum September ada denda keterlambatan, tapi sekarang gratis dan itu kebijakan Wali Kota," katanya menegaskan.

Sumber : antarajatim.com