logo.png

Pemkot Kediri Deadline Warga Kosongkan Eks Lokalisasi Semampir 9 Desember 2016


Pemkot Kediri Deadline Warga Kosongkan Eks Lokalisasi Semampir 9 Desember 2016
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kediri (beritajatim.com) - Pemerintah Kota Kediri akan menggusur bangunan di kawasan eks Lokalisasi Semampir, pada akhir tahun 2016 ini. 

 


Pemkot memberi deadline kepada seluruh warga yang tinggal disana untuk segera meninggalkan lokasi hingga batas akhir, pada 9 Desember mendatang.

Kabag Humas Pemkot Kediri Apip Permana mengaku, program refungsi eks Lokalisasi Semampir sudah tidak dapat ditawar lagi. Pemkot akan membersihkan kawasan tersebut dari aktivitas pelacuran sebagaimana program Nasional zero prostitusi yang ditargetkan Presiden RI Joko Widodo, pada 2019 mendatang. 

"Pemkot Kediri akan merubah kawasan eks Lokalisasi Semampir menjadi ruang terbuka hijau. Semacam taman wisata di tepi Sungai Brantas," tegas Apip Permana dalam jumpa pers di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (9/11/2016).

Masih katanya, eks Lokalisasi Semampir sebenarnya sudah lama ditutup. Penutupan itu dilakukan para era Walikota Kediri H. Achmad Maschut, tahun 1998 silam. Tetapi, dalam prakteknya, masih berlangsung bisnis syahwat disana. Aktivitas pelacuran terselubung 'rumah karaoke' inilah yang kerap disoroti berbagai pihak.

Kali ini Pemkot tidak akan memberikan toleransi lagi. Sebab, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 10 November 2010 tentang pemberantasan pelacuran. Pemkot juga memiliki pegangan peraturan daerah tentang program tersebut. 

"Tujuan utama dari program ini tidak lain adalah untuk meminimalisir penularan penyakit mematian HIV/AIDS. Selain itu, berdasarkan hasil operasi petugas Satpol PP, ternyata banyak ditemukan kalangan pelajar yang bermain disana. Sementara aktivitas prostitusi disana, kami tengarai masih berlangsung. Ini sangat berbahaya dan membuat prihatin," bebernya.

Dalam penggusuran eks Lokalisasi Semampir, menurut Apip, Pemkot tidak serta merta meratakan seluruh bangunan disana. Pemkot, terlebih dahulu akan memberikan sosialisasi tentang program tersebut kepada masyarakat. Melalui sosialisasi, Pemkot memberikan kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan lokasi pelacuran itu. Sebab, tanah dan bangunan tersebut merupakan aset milik Pemkot.

"Setelah sosialisasi, kemudian pada akhir November mendatang, kami akan layangkan surat peringatan satu, dua dan tiga. Setiap satu surat peringatan kami beri tempo kurang lebih satu minggu. Langkah terakhirnya akan kami buldozer," ancam Apip atas nama Pemkot Kediri.

Di eks Lokalisasi Semampir sendiri kini dihuni oleh sebanyak 257 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, menurut data Pemkot yang dihimpun dari Dinas Sosial (Dinsos), sebanyak 85 diantaranya merupakan warga RW 5. Ternyata, imbuh Apip, dari sisi perekonomian, kebanyakan dari mereka tergolong warga yang mampu. Mereka memiliki rumah di luar daerah dan juga memiliki kendaraan roda empat.

Pemkot, terus Apip, menyadari proses penggusuran terhadap eks Lokalisasi Semampir dan menyulapnya menjadi ruang terbuka hijau bakal menuai kendala. Salah satunya, karena adanya gugatan dari warga setempat. Oleh karena itu, Pemkot tidak akan gegabah dalam bertindak.

Sengketa Tanah Eks Lokalisasi Semampir Masuk Persidangan

Sebagaimana diketahui, sengketa tanah eks Lokalisasi Semampir kini mulai berjalan dalam meja persidangan. Ada sejumlah warga dari RW 5 di lokasi tersebut yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Timur. 

Sayangnya, dalam sidang perdana itu, pihak tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri tidak hadir. 

Kuasa Hukum warga eks Lokalisasi Semampir Supriyo, SH mengatakan, gugatan tanah eks lokalisasi Semampir sudah mulai disidangkan dan kini memasuki tahap awal.

"Kita gugat BPN Kota Kediri dulu yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemkot Kediri," tuturnya. Pengacara muda ini menjelaskan, gugatan itu sangat berdampak pada langkah Pemkot Kediri yang rencananya bakal melakukan penggusuran pada akhir tahun ini.

"Selama masih ada gugatan, Pemkot tidak berhak untuk melakukan apapun salah satunya penggusuran. Artinya, status ini masih status quo," jelasnya.

Sementara, terkait tidak hadirnya BPN Kota Kediri dalam sidang perdana kasus tersebut, Supriyo menegaskan sangat berharap jika pihak BPN tak hadir seterusnya dalam sidang. 

"Kalau tidak hadir saya justru senang, sebab ketidak hadiran itu menunjukan kesalahannya BPN Kota Kediri," ujarnya.

Imbuhnya, gugatan dilayangkan warga lantaran tiga dari salah satu Sertifikat Hak Pakai (SHP) yakni SHP No 17 Tahun 86 dan No 50 - 52 Tahun 2002 atas nama Pemkot Kediri yang di terbitkan BPN Kota Kediri dipertanyakan keabsahanya. Sebab, dari salah satu sertifikat itu, muncul sertifikat hak milik yang dimiliki sebagian warga. 

Kamis, 10 Nopember 2016


Sumber : beritajatim.com