logo.png

Kelanjutan Jembatan Brawijaya Tunggu Kepastian Hukum Kelar


Kelanjutan Jembatan Brawijaya Tunggu Kepastian Hukum Kelar

Kediri(BM)-Jembatan Brawijaya hingga kini masih menunggu kepastian hukum. Bila masalah hukum tuntas proses pembangunan bisa dilanjutkan kembali. Padahal pembangunan tersebut sangat dinanti-nanti oleh warga saat ini, mengingat jembatan lama kondisinya sudah memprihatinkan.
 
Jembatan lama saat ini usianya sudah mencapai ratusan tahun. Ironisnya, Polda Jatim yang menangani kasus hukum jembatan Brawijaya belum juga memberikan kepastian hukum. Dampaknya, Pemkot Kediri menunda pembangunan lanjutan jembatan Brawijaya yang anggaran lanjutannya sudah disetujui DPRD kota Kediri senilai Rp 21 miliar pada APBD 2017 ini.
 
Usaha Pemerintah Kota Kediri dalam melanjutkan pembangunan jembatan tersebut sudah berulang kali dilakukan. Salah satunya Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar yang meminta langsung Kapolda Jatim era Anton Setiadji untuk memberikan lampu hijau dalam melanjutkan pembangunan tersebut. 
 
Kabag Humas Pemkot Kediri Apip Permana, mengatakan Pemkot Kediri optimis akan melanjutkan pembangunan Jembatan Brawijaya yang diketahui sudah mangkrak kurang lebih 3 tahun itu. Meski demikian, saat ini pihak pemerintah masih menunggu kepastian proses hukum yang masih berjalan. "Tetap akan dilanjutkan, tapi kita masih menunggu proses hukumnya," ujarnya, Selasa (7/3).
 
Terpisah, anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, berharap anggaran lanjutan untuk pembangunan Jembatan Brawijaya yang sudah dianggarkan dapat berjalan dengan lancar. 
 
"Informasi yang kita dapat dari Pemerintah Kota Kediri untuk bisa melanjutkan pembangunan harus ada rekomendasi dari Polda dan BPKP. Jadi kalau memang sudah ada rekomendasi ini nantinya bisa menjadi dasar hukum untuk melanjutkan pembangunan itu," ungkapnya.
 
Menurutnya, yang menjadi kendala jika tidak ada dasar hukum bisa menghambat pada proses lelang sebelum dilaksanakan pembangunan. Harapannya setelah adanya kepastian hukum, untuk proses lelang bisa berjalan sesuai dengan mekanisme. 
 
"Adanya kepastian hukum ini nantinya bisa dijadikan dasar bagi peserta lelang. Kita tidak ingin nantinya jika lelang sudah dibuka kemudian pesertanya justru tidak ada yang ikut tender karena takut terlibat hukum," tandasnya.

Sumber : beritametro.co.id