logo.png

Absensi ASN Kota Kediri Pakai Fingerprint


Absensi ASN Kota Kediri Pakai Fingerprint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDIRI (Realita) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar terbitkan peraturan  baru, terkait pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN) di lingkungan Pemkot Kediri. Bahkan jika terlambat masuk kerja,  keterlambatan itu akan diakumulasikan dan dikenakan sanksi pemotongan LP.
Dikatakan Kabag Humas Pemkot Kediri Apip Permana,  penerapan fingerprint dengan payung hukum Perwali nomor 7 tahun 2017 tentang pengawasan dan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemkot Kediri, secara otomatis membuat pengawasan kinerja  semakin efektif. 
"Dengan fingerprint akan tahu,  terlambat atau tidak,  apalagi waktu absen hanya diberikan waktu 30 menit,  yakni pukul 07.00 - 07.30,"  kata Kabag Humas,  Rabu (5/4).
Dia menjelaskan,  jika ada keterlambatan pada jam masuk kerja tanpa alasan yang jelas, nantinya keterlambatan itu akan diakumulasikan. Jika jam keterlambatan ini sudah mencapai satu hari kerja akan ada pemotongan uang pauk (LP). "Jika terlambat dan jika ingin absen harus ada rekomendasi dari Kepala,  tentunya dengan alasan yang jelas," jelasnya.
Lebih lanjut,  dalam Peraturan Walikota yang baru tersebut juga ada perubahan jam kerja. Perubahan ini tidak menambah atau mengurangi,  namun hanya pergeseran saja. Dari yang sebelumnya masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.00, menjadi masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 15.30.
Pemkot Kediri  tak hanya menerapkan sanksi saja dalam sistem absen fingerprint ini. Saat ini Pemkot mewacanakan Tunjangan Kinerja bagi seluruh ASN. Wacana ini muncul setelah ada desakan dari DPRD Kota Kediri yang menginginkan TPP digantikan dengan Tukin.
Desakan ini muncul dari anggota Fraksi PKS Ayub Wahyu Hidayatulloh. Dia mengatakan saat ini penerima TTP hanya pejabat eselon, sedangkan tujuan TTP  adalah meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya jika hanya diberikan pada pejabat esolon tidak akan mengimbas pada peningkatan kinerja. 
"TTP ini Kita belum menemukan dasar hukum yang jelas hanya untuk pejabat esolon, karena TTP tujuan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kalau selama TTP ini diberikan pada pejabat eselon, itu tidak mengimbas pada peningkatan kinerja bahkan ini menunujkan ketidak adilan," ujarnya
Dia menjelaskan, maksud ketidak adilan tersebut adalah  dalam pemerintah yang banyak berkerja adalah staf kasi kabid, dan mereka justru tidak dapat TTP, "sedangkan yang menerima hasil hanya pimpinan, untuk itu untuk PAK ini kita mendesak agar ada Tukin, kerna ini berbasis laporan kinerja dari masing-masing ASN " jelasnya.
Diketahui, saat ini TPP di lingkungan Pemkot Kediri hanya berlaku pada pejabat eselon 2 dan 3. Untuk Sekda sesuai Perwal mendapatkan TTP sebesar Rp 10 Juta, Asisten Rp 6 Juta, eselon setingkat Kepala Dinas Rp 3, 5 juta, dan eselon 3 setingkat Kepala Bagian sebesar Rp 2,5 juta.


Sumber : realita.co