Pemerintahan

                Un Achmad Nurdin kabag adm. pemerintahan umum

Alamat Kantor   : Jl. Jend. Basuki Rahmat no 15

                   Kecamatan Kota Telp. 682955

Kepala Bagian

Nama                  : Ir. UN ACHMAD NURDIN, MM

NIP                     : 19670506 199202 1 003

Pangkat              : Pembina Tk. I

Gol. Ruang          : IV/b

Kelahiran             : Kediri, 06 Mei 1967

 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

  1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan menyusunan kebijaksanaan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum;
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas :
  1. Penyusunan kebijakan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum;
  2. Penyusunan kebijaksanaan program dan petunjuk teknis administrasi pemeiintahan kelurahan;
  3. Memberikan izin lokasi;
  4. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  5. Penyelesaian sengketa tanah garapan
  6. Penyusunan kebijaksanaan program dan pembinaan wilayah;
  7.  Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerahdengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan propinsi;
  8.  Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan propinsi;
  9. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayah;

j.  Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/keluarahan di wilayah;

k.  Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala daerah;

  • Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan skala daerah; dan

m. Pelaksanaan pelayanan umum skala daerah.

n.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 huruf (a), mempunyai tugas :

  1. Mengumpulkan bahan penyusuran kebijakan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum;
  2. Menyusun kebijakan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah;
  3.  Mengumpul dan mengolah bahan persiapan pembentukan, penghapusan perubahan batas, nama kota dan kecamatan;
  4. Mengumpulkan dan mengelola pengembangan wilayah perbatasan skala daerah;
  5. Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala daerah;
  6.  Fasilitasi urusan administrasi pemilihan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah;
  7. Menyusun bahan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD) serta laoran pertanggung jawaban Walikota di bidang Pemerintahan;
  8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
  9. Melaksanakan inventarisasi asset dan keuangan kelurahan;
  10. Pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan; dan
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 10

Sub Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 huruf (b), mempunyai tugas :

  1. merencanakan dan merumuskan program, koordinasi, petunjuk teknis dan penerbitan izin lokasi;
  2. Merencanakan dan merumuskan kebijakan pengelolaan tanah bekas asset desa ;
  3. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah asset bekas desa ;
  4. Memfasilitasi penyelesaian permohonan hak atas tanah negara dan asset asing / China ;
  5. Menyusun kebijakan program dan petunjuk teknis izin lokasi;
  6. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan daerah dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;
  7. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang di terbitkan;
  8. Penerbitan surat keputsan izin lokasi;
  9. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan daerah;
  10. monitoring dan pembinaan perolehan tanah;
  11. Penetapan lokasi dan pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  12. Pembentukan Tim penilaian tanah, pelaksanaan penyuluhan dan inventarisasi;
  13. Penyelesaian sengketa dan penetapan pemberian ganti rugi;
  14. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala pertanahan daerah;
  15. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
  16. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
  17. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee ; Penetapan tanah ulayat;
  18. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; dan
  19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai bidang tugasnya.

 

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 huruf (c), mempunyai tugas :

  1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  2. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tatalaksana, dan ketata usahaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  3. Mengadakan pembinaan SDM penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  4. Mengadakan sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
  5. Mengumpulkan dan pangolahan penyusunan dan petunjuk teknis, pembinaan analisa dan evaluasi laporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan;
  6. Evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan; dan
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sesuai bidang tugasnya.

Jalan Basuki Rahmad No.15, Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur 65146

(0354) 682955

kediri@kedirikota.go.id