Pengadaan Barang dan Jasa

                Muklis Isnaini kepala bagian pengadaan barang dan jasa

Alamat Kantor   : Jl. Jend. Basuki Rahmat no 15

                   Kecamatan Kota Telp. 682955

Kepala Bagian

Nama                  : M MUKLIS ISNAINI, SH

NIP                     : 19800128 200604 1 010

Pangkat              : Penata Tk. I

Gol. Ruang          : III/d

Kelahiran             : Kediri, 28 Januari 1980

 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

  1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penatausahaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pengadaan dan penyusunan kebijakan, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan data dan informasi, advokasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Kediri.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

a.  pelaksanaan kegiatan Pusat Unggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

  1. perumusan kebijakan strategis dan teknis dibidang perencanaan, pelelangan, pembinaan, pengelolaan data dan informasi serta advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
  1. Lelang Cepat;
  2. Pengelolaan Katalog Lokal;
  3. Konsolidasi Pengadaan.
  1. pelaksanaan koordinasi tugas kedinasan dinas daerah dan lembaga teknis daerah di bidang perencanaan, pelelangan, pembinaan, pengelolaan data dan informasi serta advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
  2. penyusunan program kerja dan anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  3. pengawasan seluruh kegiatan Pengadan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  4. pengelolaan Kinerja Pengadaan Meliputi Perencanaan Target, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Pencapaian Kinerja Pengadaan;
  5. pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Daerah;
  6. pelaksanaan kj ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
  7. penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
  8. pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website Pemerintah Daerah masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
  9. penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  10. pelaksanaan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  11. pelaksanaan jawab sanggah;
  12. penyampaian hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
  13. penyimpanan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
  14. pengusulan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi teknis pekerjaan dan Rancangan kontrak kepada PPK;
  15. pembuatan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Kepala Daerah;
  16. pembuatan laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
  17. penyusunan dan Pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  18. pelaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
  19. pengembangan dan pembinaan sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  20. pembinaan kepada SKPD dalam melakukan pengadaan barang dan jasa;
  21. pengkoordinasian kegiatan kerjasama dengan Badan Usaha;
  22. pengkoordinasian advokasi hukum terhadap pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah;
  23. pengkajian dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  24. pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia; dan

aa. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Sub Bagian Tata Usaha Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c angka 3 huruf a) mempunyai tugas :

a.     mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

b.     melaksanakan kegiatan pusat unggulan pengadaan barang dan jasa pemerintah

c.     melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan agar fungsi pusat unggulan pengadaan dapat tercapai secara efektif;

  1. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);

e.     menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (RKPBU) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

f.      mengkoordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

  1. menyiapkan bahan rapat pimpinan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan SOP ketatausahaan;
  3. melaksanakan ketatausahaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

j.      melaksanakan pengelolaan urusan keuangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

k.    melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

l.      melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

m.    melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

n.      mengagendakan dan mengkoordinasikan jawaban atas sanggah yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

  • memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
  • memfasilitasi kegiatan pembinaan kepada pemangku kepentingan;
  • mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;

r.      melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

s.      menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara periodik; dan

t.       melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Sub Bagian Pelayanan dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf c angka 3 huruf b) mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program;

b.     menyiapkan bahan untuk penyusunan RKBU dan RKPBU Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

  1. menyiapkan bahan untuk pengangkatan anggota kelompok Kerja;

d.    menyiapkan bahan untuk susunan Kelompok Kerja kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

e.     mengusulkan Kelompok kerja pelaksana pelelangan/seleksi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

  1. menyiapkan bahan penyusunan SOP pengadaan barang/jasa;

g.     menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;

  1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
  2. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  3. menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh POKJA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  4. mengkoordinasikan Kelompok Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  5. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa;
  6. mengkoordinasikan kegiatan advokasi hukum terhadap pengelola pengadaan barang/jasa;
  7. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan instansi vertikal;
  9. menyiapkan bahan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Sub Bagian Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf c) mempunyai tugas :

  1. melaksanakan kegiatan pusat unggulan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  2. merumuskan kebijakan strategis dan teknis dibidang perencanaan, pelelangan, pembinaan, pengelolaan data dan informasi serta advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi :
  1. Lelang cepat;
  2. Pengelolaan Katalog lokal; dan
  3. Konsolidasi pengadaan.
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan program;
  2. menyiapkan bahan untuk penyusunan RKBU dan RKPBU Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  3. menyusun kajian dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  4. melaksanakan pengelolaan kinerja pengadaan meliputi perencanaan target, evaluasi, monitoring dan pelaporan pencapaian kinerja pengadaan;
  5. mengkoordinasikan penyusunan SOP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  6. mengkoordinasikan penyusunan SOP Pengadaan terintegrasi;
  7. mengkoordinasikan penyusunan Kode Etik Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa;
  8. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia, sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung;
  9. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  10. ikut serta menyusun pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD;
  11. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
  12. melaksanakan pembinaan kepada SKPD dalam melakukan pengadaan barang/jasa;
  13. melaksanakan pembinaan kepada penyedia barang/jasa;
  14. mengkoordinasikan kegiatan kerjasama Badan Usaha;
  15. mengkoordinasi kegiatan Konsultasi dan Asistensi pengadaan barang/jasa yang meliputi rencana pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan kontrak, penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan serah terima pekerjaan;
  16. melaksanakan monitoring, dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
  1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jalan Basuki Rahmad No.15, Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur 65146

(0354) 682955

kediri@kedirikota.go.id