Kediri (Antaranews Jatim) - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan dan berkomitmen penuh menanggulangi kemiskinan dengan beragam program yang tepat sasaran.

"Program kita sudah bagus, selanjutnya saya minta semua kepala OPD memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran," katanya di Kediri, Jawa Timur, Kamis.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota Kediri telah mengalokasikan dana cukup banyak untuk masyarakat. Anggaran tersebut di antaranya melalui kegiatan program pemberdayaan masyarakat (prodamas), bantuan sosial (bansos), jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Selain itu, juga terdapat program pemberian seragam sekolah gratis hingga ongkos jahit untuk pelajar tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sampai pemberian subsidi angkutan. Para pelajar mendapatkan keistimewaan, dengan tidak dikenakan tarif selama naik angkutan di jam sekolah.

Terkait sistem informasi yang sedang disiapkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), Wali Kota juga meminta sistem tersebut harus didukung data yang akurat dan bisa mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dari semua OPD. Ia telah memimpin rapat yang diikuti seluruh OPD di Kota Kediri.

Mas Abu, sapaan akrabnya juga berharap inflasi di Kediri bisa tetap dijaga. Terlebih lagi, menurunkan inflasi lebih sulit daripada menurunkan kemiskinan. TPID Kota Kediri mendapatkan penghargaan sebagai TPID terbaik se-Jawa-Bali pada 2018. Sebelumnya, tahun 2017 juga pernah mendapatkan penghargaan serupa yang diberikan oleh pusat.

"Kota Kediri telah berhasil menjadi TPID terbaik se-Jawa-Bali, jadi seharusnya menurunkan kemiskinan di Kota Kediri lebih mudah," ujar Mas Abu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Prencanaan, Penelitian dan Pegembangan (Barenlitbang) Kota Kediri Edi Darmasto, menambahkan bahwa persentase penduduk miskin Kota Kediri tahun 2017 sebesar 8,49 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 8,40 persen.

"Namun angka ini masih di bawah Provinsi Jawa Timur sebesar 11,2 persen dan nasional sebesar 10,12 persen dan menempati urutan ke 11 (sebelas) dari yang terendah di Jawa Timur," kata Edi yang juga Sekretaris TKPK Kota Kediri tersebut.

Kepala BPS Kota Kediri Menurut Ellyn T. Brahmana mengatakan, peningkatan persentase ini disebabkan di awal tahun 2017 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi listrik pada masyarakat / konsumen berdaya 900 VA, dan 40 persen masyarakat Kota Kediri adalah pengguna listrik berdaya 900 VA sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Kediri.