Hukum

 yoyok kepala bagian hukum

Alamat Kantor   : Jl. Jend. Basuki Rahmat no 15

                   Kecamatan Kota Telp. 682955

Kepala Bagian   

Nama                   : YOYOK SUSETNO HARTOYO, SH

NIP                     : 19611216 199003 1 003

Pangkat               : Pembina Tk. I

Gol. Ruang          : IV/b

Kelahiran             : Kediri, 16 Desember 1961

 

Tugas Pokok :

Pasal 40

  1. Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 3 mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dibidang perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, pendokumentasian hukum, sosialisasi dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan, pengkajian produk hukum daerah, pembinaan hukum kepada masyarakat serta pemberian pelayanan bantuan hukum.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
  1. fasilitasi dan koordinasi perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah;
  2. fasilitasi dan pengharmonisasian penyusunan produk hukum daerah;
  3. pendokumentasian produk hukum daerah;
  4. penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan peraturan perundang- undangan dan produk hukum daerah;
  5. pelaksanaan legalisasi produk hukum daerah kecuali di bidang kepegawaian;
  6. pengkajian produk hukum daerah;
  7. pemberian pelayanan bantuan hukum;
  8. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan; dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Sub Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 huruf a) mempunyai tugas :

  1. memfasilitasi dan mengkoordinasikan perencanaan penyusunan rancangan peraturan daerah;
  2. mengumpulkan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah;
  3. melaksanakan asistensi penyusunan produk hukum daerah dan produk penetapan lainnya;
  4. mengharmonisasikan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  5. menelaah produk hukum daerah;
  6. menyiapkan rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  7. memfasilitasi penetapan produk hukum daerah serta penetapan lainnya;
  8. memfasilitasi pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 huruf b) mempunyai tugas :

  1. mendokumentasikan dan menyusun himpunan produk hukum daerah;
  2. menyelenggarakan sistem informasi produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  3. mengumpulkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
  4. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah secara langsung dan/atau melalui media elektronik;
  5. menyebarluaskan produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan;
  6. melaksanakan legalisasi produk-produk hukum daerah kecuali di bidang kepegawaian;
  7. melaksanakan pengkajian produk hukum daerah;
  8. mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan; dan
  9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d angka 3 huruf c) mempunyai tugas :

  1. melaksanakan pembinaan hukum kepada masyarakat melalui pembinaan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum);
  2. melakukan pendataan dan memfasilitasi penerapan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pelayanan konsultasi dan pemberian layanan bantuan hukum;
  4. memfasilitasi penanganan persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
  5. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  6. mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah;
  7. memfasilitasi pengajuan legal opinion dan pendampingan hukum kepada instansi terkait; dan
  8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jalan Basuki Rahmad No.15, Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur 65146

(0354) 682955

kediri@kedirikota.go.id