Guna mengurangi kawasan kumuh dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru di Kota Kediri, Pemkot Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Kediri telah menggelar lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) secara daring. 

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, 22-23 Desember 2021 ini diikuti oleh Pokja PKP (Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Kediri), Barenlitbang, DPUPR , Dinas Kominfo Kota Kediri, Lurah, Anggota Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA LKM) dan Tim OSP 4 Provinsi Jawa Timur. 

Hadi Wahjono, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/12) menjelaskan bahwa program KOTAKU merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian PUPR sebagai stimulan bagi program Pemerintah Daerah untuk membangun kemandirian masyarakat, mengurangi kawasan kumuh secara berkelanjutan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru, yang juga menjadi target RPJMN 2020 - 2024. "Peran pemerintah daerah sebagai Nahkoda dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan. Dan kami berharap, Pemkot Kediri mampu menjawab pencapaian target 100-0-100, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak,"jelasnya.

Dalam pelaksaan program KOTAKU, Hadi menjelaskan bahwa penting adanya sinkronisasi multi sektor dalam hal penataan, pengelolaan permukiman serta pemeliharaan hasil pembangunan. "Peran dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) PKP dalam program KOTAKU sangatlah penting, maka dari itu perlu dioptimalkam," ujarnya.

"Selain merupakan bagian dari exit strategy Program Kotaku, Pokja PKP juga harus mampu menginisiasi Forum PKP serta menggerakkan elemen masyarakat lainnya guna mencegah maupun menangani kumuh yang ada di wilayahnya," imbuhnya.

Selain Pokja PKP, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri juga mengambil peran yang tak kalah pentingnya, yaitu melakukan koordinasi dan kolaborasi perencanaan antara Program Pemerintah Kota Kediri dengan Program KOTAKU.

Chevy Ning Suyudi, Kepala Barenlitbang Kota Kediri saat ditanya melalui Whatsapp menjelaskan bahwa pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Kediri mendapatkan 2 jenis pendanaan dari Program KOTAKU. PertamaBantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) untuk pembangunan insfrastruktur dasar di 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Jamsaren dan Kelurahan Bandar Lor. Kedua Cash For Works (CFW) untuk rehabilitasi infrastruktur dengan model padat karya di 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Dandangan, Kelurahan Setonopande, Kelurahan Kampung Dalem, Kelurahan Kemasan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Ringinanom dan Kelurahan Pakelan. 
"Kedua pendanaan ini memiliki tujuan yang berbeda. Pelaksanaan BPM, sebagai stimulan dalam penanganan kawasan kumuh, sedangkan pelaksanaan CFW merupakan salah satu upaya Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi,"terangnya.

Lebih lanjut, Chevy juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Kediri selama ini menjadi sister program bagi Prodamas Plus. "Banyak best practice dari pelaksanaan program KOTAKU yang merupakan transformasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diadopsi dan disesuaikan dalam Prodamas Plus," terangnya. 

Pemerintah Kota Kediri juga bekerja sama dengan KOTAKU dalam perencanaan dan pelaksanakan kegiatan DAK Integrasi untuk penanganan kawasan kumuh, yang pada tahun 2021 ini dilaksanakan di Kelurahan Dandangan, Kelurahan Ngadirejo serta Kelurahan Balowerti. "DAK Integrasi ini memadukan kegiatan perumahan, air minum, septic tank komunal dan TPS3R," ujarnya. 

(Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri)