Sebagai upaya percepatan penurunan stunting diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan Rakor pengisian master data analisis situasi percepatan penurunan stunting. Kegiatan diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda, Rabu (13/4). 

Hadir sebagai narasumber yaitu Bagus B Affandri, Tim Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Regional 3, Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor diikuti berbagai OPD yang terkait dengan pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.

Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan pemerintah pusat berkomitmen melaksanakan percepatan penurunan stunting secara menyeluruh, baik di kabupaten/kota. Dan tahun ini, Kota Kediri menjadi salah satu daerah yang menjadi lokus penurunan stunting. 

Dilanjutkannya, rakor tersebut bertujuan untuk memberikan pelatihan pendampingan pelaporan master analisis serta memberi pemahaman terkait peran masing-masing OPD agar memiliki pemahaman yang sama. “Hari ini kita mengundang pendamping dari Bina Bangda untuk memberikan pemahaman ke teman-teman OPD bahwa penurunan stunting bukan di satu OPD, namun harus bersinergi semua. Di sini tadi juga disinggung terkait bagaimana pelaporan dari perkembangan stunting di Kota Kediri,” jelasnya.

Dijelaskannya pula, tren prevalensi stunting Kota kediri mengalami fluktuasi, dan di tahun 2021 sempat mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya yaitu adanya pandemi Covid-19. “Rata-rata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia ada perubahan peningkatan kasus prevalensi. Tahun 2021 sempat di angka 15,7% dari angka 12,7%. Dampak covid-19 sangat luas mulai dari pendapatan, pola asuh, perilaku,” ungkapnya. 

Chevy menuturkan  pemerintah pusat memiliki target penurunan stunting dari 24,4% menjadi 14%. Angka tersebut diperoleh dari data Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2021, di mana prevalensi stunting saat ini masih berada di angka 24,4 persen. Dan menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. “Prevalensi stunting di Kota Kediri berada di bawah provinsi yaitu di angka 15,7%, dengan adanya target tersebut inshaAllah tidak berat dan bisa kita capai,” tuturnya.

Chevy menambahkan, menyikapi kenaikan angka prevalensi stunting, Pemerintah Kota Kediri aktif melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting diantaranya dengan penyediaan sanitasi dan air bersih, pemberian asupan gizi pada wanita, penyuluhan untuk calon pengantin, ibu hamil dan menyusui. ”Kegiatan-kegiatan penurunan stunting yang disampaikan narasumber ternyata sudah kita lakukan setiap tahunnya dan termasuk kegiatan rutin,” terangnya.

Terkait 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang ditetapkan pemerintah pusat, Chevy optimis bisa menjalankan aksi tersebut sesuai target. Sebagai tim TPPS kota, Ia akan berkoordinasi dan bersinergi bersama-sama untuk melakukan penurunan prevalensi stunting sehingga harapan nasional bebas stunting bisa terwujud.
"Dari 8 aksi ada satu aksi yang bulan ini harus close dan lainnya harus jalan selama satu tahun. Itu untuk persiapan dalam penyusunan atau penetapan lokus alokasi DAK fisik tahun 2023. Semua sudah kita lakukan hanya tinggal beberapa yang belum tercukupi. Kita sudah mengumpulkan data dan koordinasi,” tutupnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri