Kota Kediri telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 97,72 persen. Atas capaian tersebut, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerima penghargaan berupa sertifikat UHC dari BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diserahkan oleh Deputi Direksi BPJS Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa dalam acara Diseminasi Program UHC Tingkat Kelurahan. Acara diselemggarakan pada hari Rabu (20/7) di Gedung Kelurahan Semampir. 

"Kesehatan ini tanggung jawab dari Pemerintah. Alhamdulillah dari tahun ke tahun Pemkot Kediri sangat fokus terhadap layanan kesehatan. Kita hanya ingin menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Kediri ini beres," ujarnya.

Abdullah Abu Bakar meminta agar seluruh masayarakat Kota Kediri yang datang ke fasilitas kesehatan mendapat pelayanan yang baik. Tidak membedakan antara pasien umum dan pasien BPJS. Pemerintah Kota Kediri telah mengeluarkan effort besar agar masyarakat terjamin kesehatannya. Pada tahun 2022 Pemkot Kediri mengalokasikan anggaran hingga 37 miliar untuk BPJS masyarakat. Anggaran ini lebih besar dari tahun sebelumnya yakni 35 miliar. "Hampir semua masyarakat sudah terjamin kesehatannya. Sekarang tugasnya Pak Lurah dan Bu Lurah untuk mencari 2,28 yang belum ber-BPJS. Kalau mampu suruh daftar BPJS kalau yang tidak mampu kita jamin. Kita upayakan supaya Kota Kediri bisa 100 persen," ungkapnya.

Wali Kota Kediri berharap kerjasama Pemkot Kediri dan BPJS berjalan dengan baik. BPJS juga bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Kediri.  Sehingga awareness masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi, setidaknya usia harapan hidup di Kota Kediri bisa meningkat. Saat ini BPJS juga telah meningkatkan layanan, yakni apabila masyarakat lupa membawa kartu BPJS bisa menunjukkan KTP untuk berobat. "Tidak perlu takut lagi ketika sakit datang ke fasilitas kesehatan. Sebaran puskesmas kita juga bagus kita punya 9 puskesmas yang akan terus kita upgrade. Kami Pemkot Kediri tidak meminta sakit tapi kami sedia payung sebelum hujan," harapnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa menjelaskan UHC adalah jumlah penduduk yang terdaftar minimal 95 persen. Di Kota Kediri sendiri sudah lebih dari 95 persen. Bahkan di atas angka Nasional yang masih 87 persen. Saat ini apabila UHC sudah lebih dari 95 persen, didaftarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran, maka kartu sudah langsung aktif. Tapi untuk peserta mandiri menunggu 14 hari. "Kami mengapresiasi Pak Wali yang sangat peduli terhadap masyarakatnya. Komitmen untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luar biasa. Saya apresiasi dan terima kasih telah berkoordinasi memastikan validasi data di Kota Kediri," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Kediri memberikan penghargaan kepada tiga kelurahan yang telah mencapai cakupan UHC tertinggi. Yakni Kelurahan Balowerti, Kelurahan Pesantren, dan Kelurahan Tamanan. Wali Kota Kediri juga menyerahkan secara simbolis kartu BPJS kepada masyarakat di Kelurahan Semampir. Yakni, Suhartini, Muji Astutik, dan M. Rafi Alfarizky.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Kesehatan Fauzan Adima, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Hernina Agustin, lurah se-Kota Kediri, Kepala rumah sakit dan klinik yang bekerjasama dengan BPJS, Kepala Puskesmas se-Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya.