Upayakan kestabilan harga berbagai komoditas di Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri bersama Kepala Bagian Perekonomian, Bappeda, serta Disperdagin hari ini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional: Sinkronisasi Program Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Command Center, Senin (30/8).

Pertemuan yang dibuka oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti sejumlah 3.000 peserta secara online maupun offline dan turut dihadiri: Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Desa dan Transmigrasi, Kepala Badan Pusat Statistik, Deputi Gubernur BI, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, serta anggota TPID lainnya. 

Disampaikan pada rakornas tersebut bahwa sampai dengan Bulan Juli angka inflasi YoY saat ini ialah 4,94 %. Pemerintah mewaspadai terjadinya kenaikan pada komoditas bahan makanan sebesar 10,88 % dan energi sebesar 5,02 %. Kendati demikian proyeksi inflasi di Kota Kediri tergolong stabil apabila dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. “Disampaikan tadi bahwa inflasi tertinggi ada di Sumatra dan yang di Pulau Jawa ada di Jawa Barat. Jadi Kota Kediri masih bagus,” ucap Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri.

Pada rakor tersebut Menko Marves turut menyampaikan beberapa poin arahan, di antaranya: saat ini Indonesia masih dihadapkan pada tantangan inflasi terutama inflasi pangan dan energi; penanganan inflasi harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagaimana penanganan pandemi Covid-19; pemerintah daerah  bersinergi dengan stakeholder terkait diminta mengindentifikasi dengan rinci ketersediaan suplai dan permintaan pangan di daerah; terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan stakeholder terkait diminta mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait urgensi kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat; koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bansos kepada masyarakat atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM.

Menyikapi hal tersebut Bagus bersama TPID Kota Kediri akan merumuskan kebijakan untuk mengendalikan harga-harga komoditas guna mencegah terjadinya lonjakan. “Tadi kita simak bersama arahan Pak Menteri dalam rangka pengendalian inflasi pangan melalui 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Akan kita terapkan di daerah,” terang Bagus.

Jauh sebelum itu, ujar Bagus, Pemkot Kediri telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga komoditas melalui operasi pasar. “Beberapa hari yang lalu melalui operasi pasar kita sediakan pasokan telur ayam ras sebanyak 1,6 ton dan beras medium 6,7 ton untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” imbuhnya. Selanjutnya, Pemkot Kediri juga akan menggelar Hak Level Meeting (HLM) secara rutin.

Kenaikan harga bahan pokok tersebut disinyalir terjadi akibat dampak perang internasional yang berpengaruh tidak hanya pada bahan pangan, tetapi juga merambah pada cadangan energi. Pemerintah Pusat saat ini telah menggodog wacana kebijakan terkait penghapusan subsidi energi yang akan berdampak pada kenaikan BBM. Bagus menyatakan akan menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan tersebut. “Tadi disampaikan bahwa anggaran Rp502 triliun untuk subsidi BBM itu setara dengan pembangunan 3.333 rumah sakit, 227.886 sekolah dasar, 3.501 ruas tol baru, dan 41.666 puskesmas. Sehingga pembangunan akan lebih merata,” ujarnya.

Dirinya berpesan kepada masyarakat agar menyikapi dengan bijak. Masyarakat harus menyadari adanya konfrontasi internasional yang menyebabkan terhambatnya perdagangan internasional. “Kami imbau masyarakat agar tetap tenang, kita tunggu arahan dari pusat, serta Pemkot Kediri pasti akan upayakan pengendalian harga-harga komoditas di Kota Kediri”, pungkasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri