Dalam rangka peningkatan sistem akuntabilitas serta mencegah penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola SD maupun SMP di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendampingan, penyuluhan hukum terhadap pelaporan anggaran BOS tahun anggaran 2022 di Ruang Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan, Kamis (17/11).
 
Menghadirkan narasumber Hari Rahmat,  Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sosialisasi ini mengundang seluruh pengawas dan Kepala Sekolah SD dan SMP se- Kota Kediri. Plt Kepala Dinas Pendidikan Marsudi Nugroho menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari Dinas Pendidikan yang menggandeng kejaksaan. 

"Dari kejaksaan kita datangkan untuk memberikan pembinaan terkait penggunaan anggaran BOS sehingga peningkatan mutu layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran dana BOS bisa akuntabel," terangnya.

Dijelaskan Marsudi, selama ini penggunaan dana BOS di sekolah - sekolah telah mengacu pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik.

"Sesuai peraturan, penggunaan dana BOS ada 12 item dan sekolah-sekolah sudah menggunakan dana BOS secara proporsional. Seperti pengembangan perpustakaan, pembayaran honorarium, pembelian sarana prasarana media pembelajaran, dll," terangnya.

Selain itu, adanya Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH) menurut Marsudi sangat membantu dan memudahkan keterserapan anggaran BOS. "Jadi semua sudah serba online, sehingga sekolah dalam belanja sudah mengacu pada ARKAS yang memang tidak boleh dilanggar," tambahnya.

Marsudi berharap dengan sosialisasi ini perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana BOS untuk SD dan SMP bisa sesuai dengan ketentuan, aman dan barokah.

Dinas Komunikasi dan Informartika Kota Kediri