Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar membuka Leader Public Talk and Press Conference APBN KiTA Regional Jawa Timur periode sampai dengan 28 Februari 2023, Rabu (29/3). Kota Kediri menjadi tuan rumah dari acara yang digagas oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur ini. Bertempat di Ruang Panjalu KPPN Kediri, acara ini menghadirkan tiga narasmuber, yakni Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Taukhid, Kepala KPwBI Kediri Choirur Rofiq, dan Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto.

"Beberapa waktu lalu Bapak Presiden dan Bu Sri Mulyani menyampaikan peranan APBN yang optimal saat ini dipengaruhi kebijakan fiskal. Berfokus pada stabilisasi harga dan melindungi daya beli masyarakat. Mengenai hal tersebut Pemerintah Kota Kediri berkomitmen pada dua hal tersebut," ujar Wali Kota Kediri.

Abdullah Abu Bakar menjelaskan, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri dan stake holder terkait serius untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah Kota Kediri mendesain APBD untuk bisa mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya. Seperti, dengan memberikan biaya transportasi dan menggelar pasar murah sehingga harga di Kota Kediri stabil. Serta menjaga ketersediaan barang dan stocknya. Apabila inflasi terkendali, daya beli masyarakat tetap stabil dan biaya hidup terjangkau. "Alhamdulillah sampai ini kita bisa kendalikan. Kita sediakan anggaran di perencanaan APBD nya. Sampai bulan Februari 2023 ini tingkat inflasi bulanan kita berada di angka 0,16 persen," jelasnya.

Wali Kota Kediri juga menerangkan Pemerintah Kota Kediri telah mengimplementasikan berbagai program tahun ini yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini mengacu pada tema RKP 2023, yakni 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Utamanya arahan Presiden Jokowi pada seluruh Pemda memprioritaskan belanja produk dalam negeri, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Pemerintah Kota Kediri memprioritaskan belanja produk UMKM dan produk yang memiliki nilai TKDN tinggi. Untuk penanganan kemiskinan Pemerintah Kota Kediri menjalankan berbagai program kegiatan. Antara lain, bantuan modal, pelatihan kerja berbasis kompetensi, dan penataan iklim investasi dengan kemudahan perizinan. "Kita juga ada tagline Nglarisi Dagangane Tanggane. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2022 sebesar 3,95 persen ini meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 2,5 persen. Saat pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sempat terkoreksi," ujarnya.

Sementara untuk penanganan stunting juga dialokasikan di APBD. Untuk edukasi dan penyediaan PMT bergizi dan beragam melalui Prodamas. Setiap RT menganggarkan 1-2 juta rupiah untuk diberikan Posyandu yang kegunaannya untuk PMT balita. Adanya berbagai program dan stimulus ini merupakan bentuk upaya menjamin kesejahteraan maayarakat Kota Kediri. "Masalah stunting ini harus dikerjakan bersama. Saya nanti juga minta bantuan kepada KPPN, BI, dan stake holder lain untuk ikut menangani ini dengan cara menanggung anak-anak yang stunting. Nanti bahan makanannya kita titipkan kepada tukang sayur yang biasa ada di daerah mereka jadi kita intervensinya setiap hari," ujarnya.

Acara ini digelar secara luring dan daring. Turut hadir Kepala KPPN Kediri Nurwedi Tjahjono, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Sunaryo, Local Expert Kemenkeu Jatim Rudi Purwono dan Nurkholis, Kepala Bappeda se-Kediri Raya, Kepala BPPKAD se-Kediri Raya, BKD se-Kediri Raya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Kediri Herwin Zakiyah, Akademisi, para insan media, para pejabat eselon II Kemenkeu Jatim, dan tamu undangan lainnya. (sk/dra)