Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam menekan angka stunting dan mewujudkan zero stunting di Kota Kediri. Berbagai upaya dan inovasi tersebut, hari ini (10/8) disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit dalam Penilaian Kinerja Penurunan Stunting pada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur secara virtual, di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.
Dalam paparannya, Bagus menyampaikan capaian kinerja Kota Kediri dalam penanganan stunting tercermin pada indikator indeks kesehatan dan indikator bangga kencana yang menunjukkan angka optimal. “Ada beberapa kinerja Pemkot Kediri yang telah mencapai target 100%, seperti Open Defecation Free (ODF), yang artinya keseluruhan penduduk Kota Kediri sudah terakses jamban dan tidak buang air disembarang tempat, pemberian makanan tambahan (PMT) balita gizi buruk yang juga mencapai 100%, balita gizi buruk yang telah mendapatkan penanganan juga telah 100%,”jelasnya.
Bagus juga menuturkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri juga telah mengalami kenaikan menjadi 79,59. “Angka IPM Kota Kediri ini merupakan urutan tertinggi ke 6 Provinsi Jawa Timur,”ujarnya.
Terkait target capaian Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) secara umum juga sudah terpenuhi, indikator intervensi spesifik yang berkontribusi 30% maupun indikator intervensi sentisitif yang berkontribusi 70% dalam mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung permasalahan stunting berhasil melampaui target pada tahun 2022. “Hanya 1 indikator yang hampir mencapai target, yaitu unmet need. Akan tetapi Pemkot Kediri telah melakukan upaya-upaya percepatan untuk meminimalisir kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan secara keseluruhan telah mencapai target,”ujarnya.
Lebih lanjut Bagus menjelaskan bahwa Kota Kediri telah melakukan beberapa aksi konvergensi. Yang pertama aksi konvergensi analisis situasi. Dalam analisis situasi telah ditetapkan 10 kelurahan lokus nol stunting pada tahun 2022 sampai tahun 2023, yakni Kelurahan Blabak, Banaran, Betet, Bangsal, Pesantren, Tamanan, Ngadirejo, Jagalan, Kelurahan Dandangan, dan Kelurahan Mrican. “Tolak ukur penentuan lokus ini, meliputi jumlah keluarga beresiko stunting, jumlah balita stunting dan prevalensi stunting,”tegasnya.
Kedua aksi konvergensi rencana kegiatan, Bagus mengatakan bahwa Pemkot Kediri memiliki 15 kegiatan intervensi koordinatif dengan anggaran Rp. 3,3M, 24 kegiatan intervensi spesifik dengan total anggaran Rp. 4 M, 51 kegiatan intervensi sensitive yang total anggarannya Rp. 90 M. “Seluruh angaran ini tersebar diseluruh OPD terkait dan kelurahan,”terangnya.
Ketiga yaitu aksi rembuk stunting baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Dalam rembuk stunting ini menghasilkan output berita acara rembuk, kesepakatan bersama dengan stake holder dan menghasilkan program-program prioritas yang akan dianggarkan di tahun 2024 mendatang.
Kemudian Bagus menjelaskan aksi ke-empat, yaitu aksi regulasi yang muliputi beberapa perda, perwali, keputusan Walikota dan keputusan kepala OPD. “Diantaranya yang terkait langsung dengan penanganan stunting Pemkot Kediri mempunyai Perwali tentang program pemberian ASI ekslusif, Perwali tentang penyelenggaraan sanitasi, SK Walikota tentang pembentukan TIM, SK kepala OPD biasanya tentang SOP penanganan stunting,”jelasnya.
Aksi yang kelima, menurut Bagus adalah aksi tim pendamping kelurahan, dimana Kota Kediri memiliki 663 TPK yang tersebar di 3 kecamatan yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader KB dan Tim Penggerak PKK. “Hasil yang telah dicapai pada aksi kelima oleh TPK ini, adalah pendampingan pada 248 calon pengantin, 1848 ibu hamil, 1333 ibu nifas dan 2713 baduta serta balita sampai dengan bulan mei 2023,”ujarnya.
“Pemkot Kediri juga memiliki sekolah orang tua hebat, mengingat stunting beberapa faktor yang mempengaruhi tidak hanya terkait dengan kemiskinan namun juga pola asuh, maka di Pemkot Kediri ada program Sekolah Orang Tuan Hebat (SOTH). Diawal tahun 2022 dengan 2 kelas hingga di tahun ini ada 22 kelas dan rencananya 2024 mendatang ada 69 kelas,”jelasnya lagi.
Bagus juga mengungkapkan bahwa Pemkot Kediri juga memiliki 470 kader kelurahan siaga di 46 Kelurahan se-Kota Kediri. Tugas para kader ini adalah untuk mempromosikan kesehatan masyarakat yang dihadapi di wilayahnya. Sedangkan untuk segmen remaja, Pemkot juga telah memiliki 92 duta genre stunting, yang bertugas sebagai pendidik sebaya tentang edukasi gizi dan kesehatan reproduksi di tingkat kelurahan.
Dilanjutkan dengan pemaparan aksi keenam yaitu manajemen data, dimana untuk melakukan manajemen data Pemkot Kediri telah memiliki program Pemantauan Ekohort Ibu dan Anak serta siklus kehidupan realtime (PAPA ASIK) yang bisa di download melalui playstore atau diakses website. “Dengan adanya aplikasi ini kondisi ibu hamil bisa terekam, apabila didalam rekaman ibu hamil beresiko rendah akan diberikan tablet penambah darah, multivitamin, asam folat dan lainnya. Jika beresiko tinggi bisa dirujuk ke FKTP. Kemudian juga dilakukan pemantauan pada ibu bersalin, dimana tempat bersalin dan jenis persalinan yang dilakukan. Setelah bayi lahir 0-28 hari juga dicatat dengan data anak secara detail, posyandu bagi balita dan pendampingan pertumbuhan oleh Kader Kesehatan,”jelasnya.
Aksi yang ketujuh adalah pengukuran dan publikasi. Menurut Bagus jika dilihat dari prevalensi stunting pada tahun 2018 sampai 2023, prevalensi stunting sempat mengalami kenaikan di tahun 2020 dan 2021 karena kondisi Covid 19, namun mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2022 dan menurun lagi di tahun 2023 hingga mencapai 6,96%. “Jumlah balita stunting juga mengalami penurunan, di tahun 2022 ada 941 balita dan di tahun 2023 turun menjadi 778 balita,”ujarnya.
Terakhir aksi kedelapan adalah kinerja tahunan evaluasi anggaran penurunan stunting tahun 2023. Anggaran program penanganan stunting terbagi di program unggulan OPD dan Prodamas, dimana pada salah satu program unggulan Walikota Kediri ini salah satu fokusnya adalah penanganan stunting.
Usai paparan dari Sekda Kota Kediri, Penilaian Kinerja Penurunan Stunting dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh TPPS Provinsi Jawa Timur pada OPD Pemkot Kediri yang hadir.
(Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri)