Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kediri, Kamis (7/9) di Dhoho Plaza Lantai 2. MPP ini mengintegrasikan berbagai layanan publik yang ada di Pemerintah Kota Kediri dan instansi lainnya. Ada 11 unit layanan yang ada di MPP Kota Kediri. Yakni, DPMPTSP, DPUPR, Dispendukcapil, BPPKAD, Diskominfo, Bank Jatim, Kantor Imigrasi, Kantor Bersama Samsat, Kantor Kemenag, dan Kantor ATR/BPN. Dimana 11 unit layanan publik ini memberikan 86 jenis layanan publik. 

"Alhamdulillah kita bisa mendirikan Mal Pelayanan Publik yang luar biasa dan tempatnya pun di Mal. Saya rasa ini sangat strategis karena dekat juga dengan alun-alun dan di sini juga bisa berbelanja. Sambil belanja lalu anak-anak bisa main di playground kita juga bisa mengakses layanan publik," ujarnya.

Abdullah Abu Bakar menerangkan Mal Pelayanan Publik ini wujud kerjasama dan kolaborasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Tak hanya layanan Pemerintah Kota Kediri saja namun juga layanan dari instansi lain. Saat ini telah berdiri Mal Pelayanan Publik secara fisik. Namun ke depan akan ada Mal Pelayanan Publik dalam bentuk aplikasi atau disebut Single Sign-on. Pelayanan ini jauh lebih mudah dalam melayani masyarakat. "Sekarang terjadi perubahan terhadap pelayanan yakni dengan adanya aplikasi. Menjanjikan kecepatan dan ketepatan serta ayananannya tuntas. Akhirnya psikologi masyarakat berubah," terangnya.

Wali Kota Kediri juga menegaskan kepada unit layanan publik di MPP untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bisa selesai di MPP. Tidak ada lagi masyarakat yang di 'ping-pong' untuk mendapat layanan publik. Service yang diberikan kepada masyarakat harus cepat dan tepat. "Masyarakat yang datang ke sini pasti membutuhkan layanan. Layani dengan baik dan buat masyarakat kita nyaman di sini. Harus ada solusi bagi masyarakat di sini," tegasnya.

Mal Pelayanan Publik ini selaras dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Jatim. Dimana mendapat predikat A dengan nilai di atas 80,00. Capaian Indeks RB ini juga tercatat melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yaitu berkisar pada angka 77,76 – 78,71.

Penilaian reformasi birokrasi dilihat dari beberapa aspek mulai manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik ini mendukung aspek peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada peluncuran MPP ini, juga menyerahkan produk layanan bagi masyarakat dari semua unit layanan publik. Uniknya, Wali Kota Kediri juga menjadi saksi nikah dari pernikahan Priono dan Dyah Esmaya Wati. Dimana pernikahan ini merupakan layanan dari Kemenag Kota Kediri. Pasangan Priono dan Dyah pun bahagia di hari pernikahannya bisa mendapat layanan terbaik. "Alhamdulillah senang sekali tidak menyangka Pak Wali Kota jadi saksinya. Pelayanan di sini sangat baik dan prosesnya cepat. Semoga ke depan semua pelayanan di sini lebih meningkat," ujar Priono warga Kelurahan Mojoroto.

Turut hadir, Forkopimda Kota Kediri, Asisten, Kepala OPD, perwakilan dari unit layanan publik di MPP, dan tamu undangan lainnya.