Terhitung mulai 15 September 2023, BPS Kota Kediri melaksanakan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLK UMKM). Pendataan akan berlangsung sebulan kedepan hingga 14 Oktober 2023 dengan melibatkan 301 petugas yang terdiri dari 242 petugas pendata lapangan, 49 pengawas lapangan, dan 10 koordinator kecamatan. Kegiatan PLK UMKM merupakan kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka memperkuat pendataan Koperasi, UMKM serta mewujudkan Basis Data Tunggal UMKM. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Kota Kediri, Pardjan saat dikonfirmasi di kantor BPS Kota Kediri, Selasa (19/9).

“PLK UMKM ini adalah kerjasama BPS dengan Kementerian Koperasi yang dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2022, 2023 dan yang belum terselesaikan akan berlanjut hingga Tahun 2024. Untuk tahun ini seluruh Indonesia ada 215 kabupaten/kota dan di Jawa Timur ada 7 kota dan 2 kabupaten, salah satunya Kota Kediri. Memang Kota Kediri memiliki tiga kecamatan tapi setiap kecamatan memiliki lebih dari satu koordinator tergantung kepadatan penduduk dan jumlah usaha,” ujarnya.

Adapun mekanisme pelaksanaan pendataan dijelaskan Pardjan yakni dilakukan secara _door to door_ mengunjungi kegiatan usaha yang menetap, keliling, maupun usaha yang tidak menetap kecuali kegiatan usaha di sektor pertanian. Wawancara dengan responden dilakukan menggunakan ponsel sehingga hasil wawancara bisa langsung terkirim ke server.  “Kita mengecek ke lapangan dalam waktu dua hari kemarin ada 71 usaha yang sudah dilakukan pendataan. Ini masih terus bertambah dan dengan dukungan dari semua stake holder kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya. 
 
Sebelum dilakukan pendataan, sesuai SOP yang berlaku BPS Kota Kediri melakukan perekrutan petugas yang selanjutnya diberikan pelatihan selama dua hari. Hal ini dilakukan agar semua petugas memiliki pemahaman dan konsep yang sama saat melakukan pendataan. Adapun poin yang disampaikan dalam PLK UMKM yakni terkait perilaku usaha, unit usaha atau perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran, permodalan, pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM. 

Dalam kesempatan tersebut Pardjan memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri untuk mendukung pendataan yang dilakukan dengan memberikan data yang valid dan akurat tentang kegiatan koperasi dan usahanya. “Apabila didatangi petugas dari BPS tidak usah khawatir karena pendataan ini dalam rangka mendapatkan data tentang koperasi dan UMKM di Kota Kediri yang tepat dan akurat sehingga dalam perencanaan baik terkait kebijakan pusat maupun kebijakan pemerintah Kota Kediri ke depan akan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Sementara itu, Bambang Priyambodo Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri menyambut positif dan mendukung kegiatan PLK UMKM yang sedang dilakukan BPS Kota Kediri. Menurut Bambang kegiatan tersebut merupakan upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang Koperasi dan  UMKM di Kota Kediri. Lebih rinci Bambang menjabarkan, terdapat 7.871 Usaha Mikro di Kota Kediri yang telah terdaftar dan memiliki NIB. “Dengan pemutakhiran database UMKM ini kita akan memiliki basis data tunggal yang kuat dan komprehensif sehingga mampu menyokong program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” imbuhnya.  

Bambang menambahkan selama ini UMKM memiliki peran penting dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan membantu memenuhi empat indikator yaitu, pendapatan, perumahan, kesehatan dan pendidikan serta sektor UMKM. Melihat pentingnya peran UMKM tersebut, Bambang mengungkapkan Pemerintah Kota Kediri melalui Dinkop UMTK telah melakukan beragam upaya dan strategi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. 

“Berbagai upaya dilakukan pemkot Kediri dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, diantaranya fasilitasi permodalan bagi para pelaku UMKM Pemkot Kediri menyediakan kredit dengan bunga rendah melalui Program KURNIA, memperluas jaringan pemasaran melalui pameran produk dan kemitraan, memperbaiki kualitas SDM melalui program pelatihan, menerapkan teknologi dengan digital market, menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan produk regulasi pengembangan UMKM serta menyediakan sarana prasarana yang memadai melalui program bantuan sosial pokmas, dll,” paparnya.

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri*