Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Kediri menjadi salah satu dari 12 MPP kabupaten/kota yang diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Selasa (26/9). 

Adanya MPP ini diharapkan tidak hanya sebatas gedung yang bagus, namun dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berdampak kepada masyarakat.  Kementerian PANRB juga akan melakukan monitoring jumlah kunjungan di MPP. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan fungsi MPP berjalan dengan baik.

"Ada 12 Mal Pelayanan Publik yang hari ini diresmikan. Tetapi bukan sekadar peresmian, karena ini bukan barang mati tapi barang hidup. Kalau tidak dikontrol, MPP ini akan sepi, ceremony-nya dapat tapi fungsi target Mal Pelayanan Publik tidak tercapai," ujar Menpan RB dalam Peresmian  12 Mal Pelayanan Publik di Jakarta.

Pada peresmian 12 MPP se-Indonesia ini, dilakukan bersama dengan masing-masing kepala daerah, tak terkecuali Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga hadir dan terlibat secara langsung. Apresiasi turut diberikan oleh Menpan RB atas hadirnya Mal Pelayanan Publik ini.

Saat ditemui, Wali Kota Kediri mengungkapkan bahwa MPP ini wujud kerjasama dan kolaborasi dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Tak hanya layanan Pemerintah Kota Kediri saja namun juga ada layanan dari instansi lain. 

Wali Kota Kediri juga berpesan kepada unit layanan publik di MPP untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat harus bisa diselesaikan di MPP.

MPP Kota Kediri terhitung mulai tanggal 7-22 September 2023 melayani 730 pemohon. Dengan rincian sebagai berikut Dispendukcapil 257 pemohon, BPPKAD 12 pemohon, Bank Jatim 39 pemohon, Samsat 75 pemohon, Kantor Imigrasi 58 pemohon DPM PTSP 206 pemohon, ATR/BPN 13 pemohon, DPU-PR 24 pemohon, Kemenag 9 pemohon dan layanan infomasi 37 pemohon.

Selain Kota Kediri, MPP yang diresmikan diantaranya berada di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Toraja Utara, Kota Mataram, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Tebo. Dengan demikian, setelah peresmian hari ini, maka jumlah MPP yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 152 MPP. 

Turut mendampingi Wali Kota Kediri, Asisten Perekonomian dan  Pembangunan Kota Kediri M. Ferry Djatmiko, sertaKepala DPMPTSP Edi Darmasto.