Sebagai wujud komitmen menjaga ruang digital untuk mendukung stabilitas sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Digital, Selasa (12/12). Mengangkat tema “Ruang Digital Terjaga, Stabilitas Sosial Tercipta”, kegiatan ini digelar secara daring dan luring dan diikuti oleh Perangkat Daerah Pemprov Jawa timur,  Kepolisian resor/ Polres Jawa Timur, Dinas Kominfo se-Jawa Timur serta Komite Komunikasi Digital Kab/ Kota Se- Jawa Timur.

Digelarnya forum ini dilatarbelakangi era digital yang terus berkembang dan bersinggungan dengan perhelatan politik nasional saat ini. Hal ini tentu memerlukan langkah antisipatif demi menjaga stabilitas sosial. Untuk itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin dalam arahannya mengatakan perlu ada upaya bersama dalam menjaga ruang digital agar tetap aman dan beretika untuk menciptakan situasi yang kondusif. Selanjutnya yang tidak kalah penting ialah perlunya sinergitas multistakeholder dalam peningkatan literasi digital masyarakat. Sherlita menambahkan, data Kemenkominfo tahun 2023 mencatat indeks literasi digital di Jawa Timur sebesar 39,42% berada di atas rata-rata nasional sebesar 37,80%. 

“Meskipun demikian diperlukan upaya peningkatan literasi digital masyarakat, hal tersebut bisa dilakukan dengan mempersiapkan pengembangan SDM di sektor digital, mewujudkan masyarakat yang melek teknologi edukasi dan sosialiasasi literasi digital, mengadakan workshop cek fakta, memperbanyak konten positif serta mengembangkan Web Klinik Hoaks untuk tangkal hoaks dan disinformasi,” ujarnya.

Selain itu, Sherlita memaparkan Kemenkomifo juga merilis data mengenai media yang paling banyak di akses masyarakat untuk memperoleh informasi yakni media sosial dengan prosentase 72%, televisi 60%, berita online 27% dan wesite pemerintah 14%. “Itulah kenapa kita semua harus kreatif untuk menyampaikan informasi dan mengolah berita karena gaya kita menyampaikan informasi terutama dalam media sosial ternyata sangat berpengaruh. Sehingga kami beralih memaksimalkan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan akun media sosial pemerintah tampil lebih segar dengan konten yang relate dengan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Harian Komite Komunikasi Digital (KKD) Provinsi Jawa Timur, Arief Rahman yang  bertindak sebagai pembicara mengungkapkan Komite Komunikasi Digital membantu pemerintah untuk membuat ruang digital tetap kondusif dan sehat. Untuk mensiasati maraknya penggunaan sosial, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kata kunci. “Untuk itu KKD menjadi lembaga kolaboratif yang mensinergikan seluruh unsur baik pemerintah, TNI/Polri, akademisi, masyarakat dan media untuk bersama-sama menciptakan ruang komunikasi digital yang sehat,” terangnya.

Arief sekaligus menyinggung transformasi digital yang dirasa berubah sangat drastis dimana tahun 2021 masih banyak masyarakat yang mengakses televisi sebagai sumber rujukan informasi terpercaya, namun sekarang telah bergeser ke media sosial. “Rata-rata 60 sampai 70% masyarakat kita percaya terhadap apa yang tersebar di media sosial. Padahal di media sosial sangat sedikit atau bisa dikatakan kurang informasi yang sudah terverifikasi apalagi di momentum tahun politik saat ini,” terangnya.

Penggunaan media sosial dituturkan Arief ibarat pisau bermata dua dimana banyak hal positif yang diperoleh namun di sisi lain bersifat negatif yang bisa berdampak pada perubahan psikologis dan perilaku.  “Kalau ini dibiarkan tanpa ada kolaborasi untuk membuat ruang digital lebih sehat, dikhawatirkan kesatuan dan persatuan NKRI akan terganggu. Inilah peran KKD setiap informasi yang beredar di media sosial itu harus terverifikasi, sehingga jika ada hoaks, kabar bohong bisa kita cek bersama dan ini membutuhkan kolaborasi bersama,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana menyambut baik dan siap menjaga kondusifitas ruang digital, khususnya di Kota Kediri. Hal ini akan diwujudkan dengan memberikan informasi yang akurat dan berkualitas kepada masyarakat. 

“Kami akan memanfaatkan media sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan informasi yang akurat dan menangkal berita hoaks yang beredar di masyarakat. Selain itu melalui kesempatan ini saya sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih dan memilah informasi serta selalu bijak dalam bermedia sosial, jangan mudah terkecoh oleh informasi yang tidak akurat,” tandasnya.

Sementara itu menghadapi tahun politik 2024 yang rawan konflik, Apip menuturkan sesuai arahan Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diperlukan 4 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam menjelajahi media sosial. Empat pilar tersebut yaitu kemampuan penggunaan layanan digital (digital skill), membangun budaya digital (digital culture), keamanan digital (digital Safety), dan beretika dalam ruang digital (digital ethics).

“Banyak masyarakat yang beranggapan ruang digital tidak ada aturannya dan bebas berkomentar, berbeda dengan ruang fisik yang memiliki tata krama. Itu yang ingin kita tumbuhkan kembali ke masyarakat bahwa ruang digital dan fisik tidak berbeda, tetap bijak dan bertutur kata yang santun dalam menggunakan media sosial,” pesannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri