Pj Wali Kota Kediri Zanariah menerima kunjungan studi banding dari United Nation Population and Fund (UNFPA) dan Kementrian Dalam Negeri dalam rangka Joint Mission Program Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), yang bertempat di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Rabu (31/7). Kota Kediri merupakan kota dengan AKI 0 (nol) dengan jumlah kelahiran paling banyak dibandingkan Kota Mojokerto dan Kota Madiun. Berangkat dari hal tersebut, Kota Kediri dinilai dapat menjadi lokasi studi banding dalam pelaksanaan program penurunan AKI secara mandiri tanpa adanya pendampingan sebagai bahan pembelajaran bagi kementerian/lembaga terkait.

“Saya ingin dalam waktu yang singkat kegiatan studi banding ini untuk program penurunan angka kematian ibu dapat dilihat dari siklusnya seperti apa. Saya senang ada kunjungan untuk studi banding ke kota ini karena meringankan kita, kami pun bisa dapat ilmu seperti apa harus dilakukan agar sukses zero angka kematian ibu. Tahun 2023, kami mencatat bahwa tidak ada kasus AKI di Kota Kediri,” terang Pj Wali Kota Kediri. 

Sayangnya pada semester awal tahun 2024 ini, Kota Kediri mencatat adanya 2 kasus kematian ibu. Penyebab yang pertama adalah sang ibu mengalami pendarahan persalinan dengan kasus Haemorargia Post Partum (HPP). Hal ini dipicu 4T, terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat merujuk, terlambat mencapai faskes, sehingga terlambat tertangani. Lalu, satu lainnya dikarenakan ibu hamil tersebut menderita Autoimun Sistemik Lupus Eritematosus (SLE). 

Zanariah menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen menjamin kesejahteraan warga sejak di kandungan hingga meninggal. Baik melalui berbagai program pendampingan, perlindungan, hingga bantuan. Terkhusus pada upaya penurunan angka kematian ibu, Pemerintah Kota Kediri telah menjalankan serangkaian program inovatif secara mandiri. Bahkan program ini ditujukan tidak hanya untuk para ibu hamil, melainkan sejak mereka masih remaja. Program tersebut yakni Selimut Hati (Sekolah Bagi Perempuan Bekal Tantangan Hidup Di Masa Depan Nanti), Duta Genre (Generasi Berencana), Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan, pemberian tablet tambah darah pada remaja perempuan, Ponsel Mesra Catin (Program Konseling Dan Pemeriksaan Calon Pengantin), mengadakan berbagai seminar dan workshop yang melibatkan tenaga kesehatan dan ibu hamil, Program Pemantauan Ibu, Anak Dan Siklus Kehidupan (Papi Asik), SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat), Selantang (Sekolah Lansia Tangguh) serta menguatkan jejaring antar fasilitas kesehatan untuk pemantauan pada seluruh ibu nifas dan bayi baru lahir secara paripurna.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Kediri menuturkan bahwa program-program tersebut dijalankan dengan mengajak seluruh unsur pentahelix dan masyarakat untuk ikut serta di dalamnya. Hal ini sekaligus membangun kesadaran dan aksi kolektif di masyarakat. Harapannya dari program yang sudah dijalankan tersebut, dapat berkontribusi pada penekanan angka kematian ibu di Indonesia. “Sekaligus ini menjadi pertimbangan bahwa Kota Kediri layak untuk dijadikan lesson learned dan bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan inspiratif baik di tingkat provinsi hingga nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Programmer Specialist for Reproductive Health United Nations Find For Population Activities (UNFPA) Sandeep Nanwani menutukan bahwa dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu, model yang dikembangkan adalah model perencanaan penganggaran terintegrasi. Selama ini program kerjasama UNFPA dengan Pemerintah Indonesia mendukung 5 kabupaten salah satunya Kabupaten Jember. Karena di sana angka kelahirannya tinggi, jumlah populasinya tinggi, dan angka kematian ibu juga tinggi. Pada Kabupaten Jember dilakukan pendampingan dari seluruh proses perencanaan penganggaran, mengidentifikasi masalah, mengeidentifikasi akar penyebab, menetapkan prioritas sampai dengan mengintegrasikan ke dokumen perencanaan daerah hingga ditelusuri kegiatannya dan juga dipantau. 

“Karena hal itulah kita juga ingin lihat di Kota Kediri yang tidak didampingi ini. Pertama, seperti apa cara penurunan angka kematian ibu ini, kerjasama antar OPD nya, proses mengatasi masalah dan menetapkan prioritas kegiatan juga ingin kami dengar dalam rangka memperbaiki model yang ada. Kedua dalam rangka membuat langkah-langkah untuk scale up. Lalu ingin belajar juga kira-kira apa yang bisa menurunkan angka kematian ibu dari segi kerjasama antar OPD yang nanti bisa kita pikirkan bersama untuk langkah-langkah scale up dari kegiatan perencanaan penganggaran ini,” jelas Sandeep Nanwani.

Turut hadir, Koordinator Program Kerja Sama RI-UNFPA Siklus-10 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Heri Supriyanto, Kasubdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Direktorat SUPD IV Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Rezha Pranatama, perwakilan Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB BKKBN Mataram Endra Widagda, perwakilan Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Henny Fatmawati, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Sekretaris Bappeda Herry Krismono, Plt Kepala BPBD Widiantoro, Pj Ketua TP PKK Kota Kediri Novita Bagus Alit dan perwakilan Dinas Pendidikan.