Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri, kemarin malam (26/10) mengundang seluruh elemen mulai dari Forkopimda Kota Kediri, Camat dan Lurah, Kodim 0809, Polres Kediri Kota, Kejaksaan Negeri Kota Kediri, KPU, Panwascam, PPL, FKUB, Partai Politik, Tim Paslon Calon Walikota dan perwakilan media untuk bersama-sama mendeklarasikan “Tolak Money Politics, Hoax dan SARA” pada Pilkada Serentak 2024.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri, Ferry Djatmiko yang turut membuka deklarasi yang digelar di salah satu resto di Kota Kediri tersebut mengatakan bahwa saat Pilkada serentak 2024 sudah semakin dekat, maka dari itu Ferry mengajak seluruh elemen untuk bekerjasama agar kondisi aman, tentram dan kondusif menjelang pemilu hingga waktu pencoblosan bisa terlaksana dengan baik.

"Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. Alhamdulillah hingga saat ini belum ada kasus, kami berharap situasi aman, tentram dan kondusif ini terus berjalan sampai dengan hari pencoblosan,"ungkapnya.

Ferry juga menggungkapkan bahwa Ibu PJ Walikota Kediri menitipkan pesan pada beliau, bahwa seluruh aparatur negara harus bersikap netral sesuai undang-undang dan aturan KPU serta pada seluruh masyarakat untuk tidak mudah termakan money politik, hoax dan sara. 

Ferry mengaku yakin bahwa masyarakat Kota Kediri adalah masyarakat yang cerdas, yang tidak mudah termakan isu hoax, sara dan money politik. "Kami yakin Kota Kediri adalah kota yang struktur masyarakatnya tidak mudah diadu domba, digoyang oleh isu-isu atau hoax yang mulai bermunculan saat ini,"ungkapnya.

Ferry berharap Pilkada Serentak mendatang dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif seperti pada Pilpres dan Pilgub sebelumnya, karena Kota Kediri itu barometer yang dipantau oleh Pemerintah Pusat. "Kami mohon dukungan dan kerjasama semua pihak untuk menjaga situasi di Kota Kedir,"ungkapnya diakhir sambutan.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas (HP2H), Suhartono dikesempatan yang sama mengatakan bahwa deklarasi ini digelar untuk mengajak bersama-sama melawan praktek money politics, hoax dan SARA yang dapat merusak demokrasi dan keadilan pada Pilkada 2024.

"Kegiatan deklarasi tolak politik uang sangat penting dilakukan karena untuk mengingatkan dari paslon, partai politik dan seluruh masyarakat agar tidak terjerat dan terlibat jika melanggar sanksinya pidana,” ucapnya.

Lebih lanjut untuk berita hoax, Hartono berpesan agar dalam menerima informasi masyarakat bisa lebih berhati-hati dan teliti, pastikan benar tidaknya sudah sesuai fakta atau tidak.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menolak kampanye yang ada kaitannya dengan suku, agama, ras dan antargolongan (sara),” ucapnya.

Disinggung terkait netralitas ASN pada saat kampanye. Bawaslu menegaskan ASN harus netral. Hartono mengaku, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi melalui PJ Wali Kota untuk menyampaikan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Kediri untuk bersikap netral jelang Pilkada 2024.

“Karena itu hal utama terkait ASN harus benar-benar netral baik itu PNS, Polri dan TNI sehingga Pilkada nanti bisa berjalan jujur dan adil,” ujarnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri