Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025. Upacara berlangsung di Halaman Balai Kota Kediri, Jumat (25/04/2025). 

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakan Wali Kota Kediri menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerahnya. Namun, kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan.

Maka dari itu, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi. Berangkat dari hal tersebut serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah, maka pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX tahun 2025, diangkat sebuah tema yaitu 'Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045'. Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. 
 
Mbak Wali menyampaikan berkenaan dengan hal tersebut, melalui momentum yang berbahagia ini, seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. 

Ada beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi. Diantaranya, upaya mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, pengelolaan sumber daya air, mengembangkan kewirausahaan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. 

Tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi tidaklah mudah. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karenanya upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi pada. Pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif. Ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.

"Namun saya yakin kita bisa menghadapinya dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain kita harus memperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah," ujarnya.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Perwakilan Forkopimda,  Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Mohammad Qowimuddin, Ketua DWP Novita Bagus Alit, Camat, Lurah, dan tamu undangan lainnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kediri