Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri mengubah sistem pelayanan jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Jika tahun lalu mereka menggunakan sistem klaim, tahun ini diubah menjadi premi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Fauzan Adima mengklaim perubahan tersebut bisa menghemat anggaran lebih dari separo.

      Ditemui di sela-sela pembagian kartu Jamkesmas di Kelurahan Campurejo, Mojoroto kemarin, Fauzan mengatakan, tahun ini pemkot mengalokasikan jamkesda untuk 15 ribu warga Kota Kediri yang belum let-cover jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). "Jenis pelayanannya sama, tapi kare­na sistem pembayarannya berubah, untuk tahun ini bisa lebih hemat anggarannya," katanya kepada Radar Kediri.

       Dia mencontohkan, dengan sis­tem klaim tahun lalu, dinas kese­hatan membutuhkan dana jamkesda Rp 4,3 miliar. Tetapi, dengan sistem premi yang diterapkan ta­hun ini, dinkes hanya membutuh­kan dana Rp 2,5 miliar. Padahal, jenis pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga sama persis dengan sistem klaim.

         Untuk hal itu, Fauzan menyebut, pemkot menjalin kerja sama dengan PT Askes. Ke de­pan, warga pemegang kartu jamkesda akan mendapat pe­layanan kesehatan seperti halnya peserta Askes.

        Untuk diketahui, selain kuota 15 ribu warga untuk jamkesda, tahun ini pemkot mendapat kuota Jamkesmas yang dibiayai oleh APBN untuk 55.777 warga. Jumlah tersebut naik puluhan ribu dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 35 ribu warga.

         Sebaliknya, kuota jamkesda tahun ini turun lebih dari se­paro dibanding tahun lalu yang sebanyak 51 ribu warga. "Prinsipnya kartu jamkesda diberikan pada masyarakat miskin di Kota Kediri yang belum ter-cover Jamkesmas. Makanya, begitu angka Jamkesmas naik otomatis kuota jamkesda turun," terang Fauzan.

       Meski demikian, bukan berarti angka tersebut sudah final. Jika ada warga yang saat ini belum tercover Jamkesmas dan jamkes­da, mereka tinggal mendatangi pengurus RT untuk diteruskan ke kelurahan. Selanjutnya, dengan membawa surat keterangan miskin, dinas kesehatan akan langsung membuatkan jamkesda.

         Makanya, jika ada masyarakat yang belum tercover di dua askeskin tersebut, Fauzan meminta agar mereka segera melapor ke RT dan kelurahan. Sehingga, bisa segera mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.

         Pelayanan Jamkesmas dan jamkesda bisa dilakukan di RSUD Gambiran dan RS Bha­yangkara. Sedangkan pelayanan di RSI Al Arafah mulai tahun ini dihentikan. "Kerja sama dengan RSI Al Arafah tahun ini berhenti. Hanya di RSUD Gam­biran dan RS Bhayangkara," imbuh mantan dokter tim Persik ini.

Kediri, Radar