Bekali Mucikari dan PSK Keterampilan saat Lokalisasi Tutup
Saat Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini resmi menutup lokalisasi Dolly kemarin, Pemkot Kediri juga tengah mengambil langkah persiapan penutupan lokalisasi Semampir. Di antaranya, dengan menyiapkan alternatif alih pekerjaan.
Itu berlaku bagi pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari di sana. Langkah tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Abdullah Abu Bakar. Dia menyatakan, saat ini pemkot tengah memikirkan alternatif pekerjaan bagi mereka setelah lokalisasi ditutup.
Sebelumnya, rencana penutupan tempat esek-esek itu memang berdasar instruksi dari gubernur. "Kami sekarang benar-benar sedang berpikir, pekerjaan apa yang bisa mereka tekuni kelak," kata Abu saat ditemui di halaman balai kota.
Lebih lanjut pengganti Wali Kota Samsul Ashar ini rnengatakan, sebenarnya dinas sosial, Tenaga kerja, dan transmigrasi (dinsosnakertrans) sudah bekerja sama dengan sejumlah lembaga yang bisa memberikan pelatihan. Mulai ketrampilan bordir, menjahit, las dan keterampilan lainya.
Kendati hingga saat ini, diakui Abu, pemkot belum memiliki balai latihan kerja (BLK) yang layak. Namun ia menyebut para PSK dan mucikari di lokasi Semampir bisa langsung menjalani pelatihan. ”Pelatihanya bisa saat ini juga. Praktik langsung di tempat yang representatif,” jelasnya.
Makanya, saat ini pemkot sedang menyiapkan alternatif-alternatif pekerjaan yang bisa di tekuni pasca penutupan lokasi nanti. Selanjutnya, para PSK dan mucikari akan di minta memilih alternatif mana yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Dikatakan Abu,lokalisasi semampir sejatinya sudah resmi di tutup sejak 1998 lalu, di era kepemimpinan Wali Kota Achmad Maschut. Tetapi, dirinya tidak menutup mata jika eks lokalisasi PSK itu tetap beroperasi hingga saat ini.
“Kemaksiatan kalau tidak di regulasi yang jelas akan tumbuh terus,” tegasnya terkait instruksi penutupan praktik prostitusi terselubung oleh Gubernur Jatim Soekarwo yang di deadline akhir tahun ini.
Seperti di beritakan, minggu lalu dinsosnakertrans sudah mengumpulkan puluhan mucikari di lokalisasi semampir. Selain diminta tidak menambah jumlah PSK yang saat ini sebanyak 223 orang, mereka juga di minta menyiapkan alternatif alih usaha yang di inginkan setelah praktik pelacuran di lokalisasi itu ditutup.
Untuk diketahui, kompleks eks lokalisasi Semampir menempati tanah milik Pemkot. Selama ini para pemilik wisma membayar Rp 1.000 per meter persegi setiap bulannya untuk bangunan permanen. Sedangkan bangunan non permanen Rp 750 per meter persegi per bulan.
Ditanya terkait status ratusan warga yang tinggal di eks lokalisasi Semampir pasca penutupan lokalisasi, Abu menyebut, seharusnya izin tinggal mereka di tanah aset pemkot itu tidak diperpanjang. "Tapi kami akan lihat dulu aturannya bagaimana. Ada MoU dengan pemkot atau tidak. Kami kaji dulu. Bagaimanapun mereka adalah warga Kota Kediri yang harus dipikirkan oleh pemkot," tegasnya.
LANGKAH PENUTUPAN LOKALISASI SEMAMPIR
