Pemerintah Kota Kediri kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Opini WTP dua tahun berturut-turut ini menjadi bukti komitmen Pemkot Kediri dalam melaksanakan standart-standart yang sudah diatur pemerintah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kediri, Budwi Sunu, usai menerima penghargaan Opini WTP dari BPK Selasa (31/5) di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Prov Jatim.
 "Predikat ini sebagai reward atas kerja keras dan komitmen kita semua"ujarnya.

Untuk mendapat opini WTP tidak lah mudah. Lalu apa strategi Pemerintah Kota Kediri dalam mempertahankan opini WTP ?

Saat ditemui di ruang kerjanya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri Bagus Alit mengatakan terjadi perbedaan dalam penilaian WTP, karena di tahun 2015 ini semua menggunakan accrual basic. "Dengan adanya perubahan ini tentunya banyak hal baru yang belum harus dipelajari," ujarnya.

Saat semua menggunakan accrual basic, lanjut Bagus Alit, pihaknya mengalami banyak kesulitan. Karena pada tahun sebelum nya masih menggunakan CTA (Cash Toward Accrual). "Memang sedikit lebih ribet dan butuh kerja ekstra. Namun Alhamdulillah berkat usaha dan kerjasama dengan semua SKPD, kita tetap bisa meraih WTP," ungkapnya.

Bagus Alit menjelaskan pihaknya juga menyiapkan Perwali mengenai sistem akuntansi. Pihaknya juga menyiapkan sistem BAS (Bagan Akun Standart) dan penyiapan SDM."Kita telah mengadakan bimtek untuk pengelola keuangan baik di BPKA maupun SKPD lain yang bekerjasama dengan BPKP," terangnya.

 

 

Bagus Alit mengungkapkan untuk memperoleh opini WTP, BPK memiliki beberapa kriteria penilaian. Pertama ada lah laporan keuangan yg harus sesuai standart akuntansi pemerintah, kedua kelengkapan isi laporan keuangan. Ketiga Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan yang keempat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. "Alhamdulillah kita memenuhi keempat kriteria itu semua," jelasnya.

Dengan diperolehnya WTP ini Bagus Alit berharap agar Pemerintah Kota Kediri lebih baik lagi. "Opini WTP merupakan suatu keharusan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik. Ini semua harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan," tekannya.

Bagus menambahkan pihaknya masih harus memperbaiki beberapa penilaian WTP kurang yaitu pada pencatatan aset.