Untuk mensinergikan ekosistem pengadaan barang dan jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Kediri menggelar Sosialisasi Reformasi Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Selasa (1/11). Acara tersebut dibuka langsung oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. Tampak hadir, Sekertaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Asisten Administrasi umum Maria Kanrangora, Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Kediri. Hadir pula sebagai undangan perwakilan ULP dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

Dalam acara tersebut, mendatangkan dua narasumber yakni Kepala (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) LKPP Republik Indonesia Agus Prabowo, dan Direktur Program Modernisasi Pengadaan MCA Indonesia Firman Dharmawan.
Dalam sambutannya, Walikota Kediri mengatakan, bahwa permasalahan di setiap daerah adalah lambatnya proses lelang dan pengumuman yang diinformasikan kerap terlalu dekat dengan batas waktu yang tertera. “ Untuk itu, dengan dibentuknya ULP, kini proses tersebut bisa berjalan dengan cepa,” ujar Mas Abu, sapaan akrab walikota Kediri. 

Selanjutnya Mas Abu mengatakan sosialisasi ini adalah langkah untuk mensinergikan ekosistem pengadaan banrang dan jasa agar penyerapan lebih maksimal dan (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SILPA) lebih rendah. “ Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada narasumber telah berkenanan untuk hadr memberikan ilmunya kepada kami,” ujarnya.

Mas Abu juga berterimakasih kepada LKPP Republik Indonesia karena Kota Kediri telah ditunjuk sebagai ULP percontoan nasional. “ Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kam, hal tersebut  tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang baik dari Pemkot Kediri untuk selalu meningkatkan kinerja para pengelola dan Pokja ULP, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.