Walikota Kediri Abdullah abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Kediri, Budwi Sunu, HS menerima Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Tim penilai sebanyak 6 orang terdiri dari Inspektorat, Bagian organisasi dan Bappeda Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Nana Fadjar Prijantoro.

Pemerintah Kota Kediri dari dulu memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintahan. Hal itulah yang disampaikan Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar mengawali paparannya tentang Strategi peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di instansi Pemerintah Kota Kediri yang bertempat di ruang Joyoboyo, Kamis (19/9). "Kita pernah mengukur kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Kediri itu sangat rendah. Dari situ kami berharap untuk menaikkan tingkat kepuasan masyarakat. Maka dari itu kami menyiapkan beberapa langkah strategi peningkatan SAKIP yaitu dengan memperkuat komitmen kami bersama khususnya di pelayanan seperti kelurahan. Kami perkuat sampai pada hari ini kita memiliki tim IT disetiap kelurahan. Berikutnya yaitu kontribusi OPD terhadap capaian kinerja yang semakin besar. Saya selalu menekankan bahwa OPD harus benar-benar mengerti dengan RPJM manapun baik pusat, provinsi dan daerah Kota Kediri. Lalu berikutnya cascading kinerja. Saat ini insyaAllah seluruh dokumen mulai RPJMD, Renstra PD, RKPD, APBD, Renja, DPA sudah berbasis kinerja karena harapan dari pemerintah pusat seperti itu. Lalu implementasi budaya kinerja juga kita lakukan. Berikutnya penerapan e-planning , e-performance based budgeting dan e-kinerja yang terintegrasi kita lakukan. Jadi kita ingin kinerja pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut Mas Abu juga menyampaikan sasaran dan kinerja sasaran RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan melakukan beberapa indikator sasaran yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatnya kemandirian keuangan daerah, meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dan meningkatkan penerapan smart city . "Opini BPK Alhamdulillah kita sudah sering mendapatkan WTP. Dimana Pemerintah Kota Kediri menerima WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2014. Lalu indeks profesionalitas ASN juga kita tingkatkan. Nilai SAKIP kita alhamdulillah BB. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 insya Allah harus sudah A. Presentase keberhasilan pembangunan tahun 2018 ini sudah 90%, tahun 2020 nilainya 93% dan tahun 2024 nanti insyaAllah sudah bisa 100%. Di sasaran pembangunan ini kita melibatkan masyarakat juga. Rasio kemandirian keuangan daerah kita saat ini sudah 19,48. Ke depan, insyaAllah akan semakin lebih baik dibantu dengan IT akan lebih besar lagi angkanya. Karena ke depan kami ada banyak ide dan ada pertumbuhan ekonomi baru di Kota Kediri yaitu dengan dibangunnya Universitas Brawijaya, Poltek negeri juga ada disini. Itu insya Allah akan menjadi potensi baru bagi Pemerintah Daerah Kota Kediri untuk mengembangkan ekonomi. Lalu juga ada airport yang dampak nya juga dirasakan di Kota Kediri. Kemarin, saya berkesempatan untuk memaparkan ke Gubernur untuk membuat jalan lingkar di Kota Kediri untuk mengurangi kemacetan. Berikutnya kaitannya dengan indeks kepuasan masyarakat, saat ini indeksnya sudah 3,25. Ke depan harapan kami bisa sampai 3,80 di tahun 2024," ujar Mas Abu. 

Terkait strategi dan arah kebijakan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dokumen Raperda RPJMD Tahun 2020-2024, Mas Abu memaparkan beberapa strategi dan arah kebijakan. Diantaranya dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau dan peningkatan penerapan smart city pada urusan pemerintah daerah. 

Sementara itu, Ketua Tim Evaluasi implementasi Sistem Pelaksanaan Sistem akuntabilitas, Nana Fadjar Prijantoro menyampaikan bahwa melihat capaian Kota Kediri sudah bagus dan mengalami peningkatan. "Menurut catatan kami Tahun 2017 nilainya 60,90 dengan predikat B. Sedangkan di Tahun 2018, nilainya naik satu digit menjadi 70,62 dengan predikat BB. Capaian ini perlu diapresiasi karena tidak semua Kab/Kota naik begitu banyak. Ini nanti kami akan mendalami seperti apa sistem akuntabilitas yang sudah berjalan melalui paparan. Setelah mendalami kami akan memberikan nilai sebagai cerminan seberapa akuntabel dalam melaksanakan implementasi SAKIP. Setelah memberikan nilai, kami akan memberikan solusi apabila ada yang kurang pas dan ada kendala-kendala yang dihadapi. Masukan-masukan hasil diskusi nanti akan kami tuangkan dalam berita acara yang akan di tanda tangani tim evaluasi dan perwakilan dari Pemerintah Kota Kediri," jelasnya.

Hadir pula dalam acara tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta seluruh kepala OPD Pemerintah Kota Kediri.