Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengambil langkah berani dengan menghapus Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) 2020. Langkah yang tidak populis ini ditempuh untuk menyelamatkan Kota Kediri dari bencana pandemi corona, meskipun berkat keberhasilan Prodamas inilah Abdullah Abu Bakar terpilih untuk periode keduanya.

Anggaran Prodamas sendiri rencananya akan diberikan Rp 100 juta per RT per tahun, setelah pada periode sebelumnya Rp 50 juta per RT per tahun. Untuk 2020, anggaran Prodamas mencapai Rp 144 miliar, semuanya akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Kediri.

"Ini tentunya keputusan berat, karena ini janji kampanye saya. Yang kita hapus hanya 2020, untuk selanjutnya tetap akan dilaksanakan mulai 2021", tegas Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam siaran pers.

"Penanganan Covid-19 ini tidak hanya pencegahan, tapi juga kita bicara tentang jaring pengaman sosial bagi warga terdampak, juga masa-masa recovery nanti setelah pandemik ini selesai," tambah Walikota Kediri, panggilan akrab Walikota.

"Kota Kediri seperti kota-kota lain dan juga tentunya negara Indonesia mengalami masalah yang sama, kita harus mengeluarkan anggaran besar untuk menangani masalah ini, tapi di sisi lain pendapatan juga turun drastis," jelasnya.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpukul karena sektor usaha lesu, pusat perbelanjaan, restoran, cafe, wisata, hiburan, hotel dan event tidak berjalan, padahal dari sana kita mendapatkan pajak. Sementara dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat juga angkanya turun, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah, semua berkurang," tambahnya.

"Sementara kita harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Penanganan Corona tidak hanya persoalan beli APD, atau mengobati yang sakit. Tapi juga memberi makan warga yang kelaparan," tegasnya.

"Saya berharap semua elemen masyarakat mendukung, saya meminta maaf Prodamas 2020 dihapus, ini langkah agar kita selamat dari musibah ini. Covid-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah harus mengedepankan penanganan ini," tutup Walikota Kediri.