Kota Kediri terpilih menjadi salah satu dari 4 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menerima piagam penghargaan atas komitmen untuk perubahan budaya kerja menuju modernisasi pengadaan barang/jasa dan meningkatkan peran serta pelaku UMKM Jawa Timur. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar hadir dan menerima piagam penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

Penghargaan ini diserahkan dalam acara Launching Pemanfaatan e-marketplace pengadaan barang/jasa melalui toko daring Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), Si Master dan Si Layar, yang  bertempat di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (19/11). 

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur mengatakan berbagai inovasi harus diinisiasi, berbagai kreativitas yang bisa melahirkan efektivitas dan efisiensi serta transparansi harus dilakukan. Salah satunya adalah transformasi digital. Proses transformasi digital harus dilakukan karena masing-masing OPD sudah memiliki aplikasi masing-masing. Hal yang dibutuhkan adalah sinergitas, konektivitas dan big data. Sehingga dari satu sumber bisa mengakses banyak informasi. 

Selain transformasi digital, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menambahkan sumber daya manusia yang profesional juga dibutuhkan dan harus disiapkan. Jatim Bejo inilah merupakan bagian dari transformasi digital.

Saat ditemui, Wali Kota Kediri mengatakan dalam hal modernisasi pengadaan barang dan jasa sebenarnya Kota Kediri sudah sejak lama membuat terobosan-terobosan. Namun memang pandemi ini diperbolehkannya UMKM-UMKM Kota Kediri untuk masuk ke marketplace yang sudah bekerjasama dengan Jatim Bejo ini membuat senang. Hal ini berarti, Pemkot Kediri sudah bisa belanja di marketplace tersebut dan dapat memperkuat UMKM-UMKM yang ada di Kota Kediri. 

Lebih lanjut, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berharap dengan semakin banyak UMKM yang go digital dan tergabung dalam Jatim Bejo ini bisa memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Kediri dalam hal pengadaan barang jasa. “Jadi kita nggak usah jauh-jauh ambilnya dari situ saja. Ini harapan saya seperti itu. Tetapi memang ada caranya yaitu tergabung dalam MBiz. Tentu itu meningkatkan akuntabilitasnya juga. Seperti harapannya Pak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Kediri Muklis Isnaini mengatakan bahwa Kota Kediri sudah menggunakan Jatim Bejo ini mulai tahun ini 2020. Namun penggunaan Jatim Bejo untuk pengadaan barang jasa masih terbatas hanya pada bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kota Kediri dan juga Dinas Koperasi dan UMTK saja. Di tahun depan rencananya akan diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kediri. 

“Kota Kediri terpilih menjadi salah satu penerima penghargaan karena sudah bergabung dan melakukan transaksi pada Jatim Bejo. Hal itu yang dilihat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa ada komitmen yang tinggi untuk memajukan dan meningkatkan peran UMKM. Ada sekitar 40 UMKM yang sudah bergabung dalam Jatim Bejo ini. Jadi intinya bagaimana Pemerintah Kota Kediri mendorong peran UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang jasa di Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri komitmen di dalam anggarannya untuk belanja kepada UMKM melalui Jatim Bejo,” tambahnya.

Selain Kota Kediri, daerah lain yang menerima penghargaan yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lumajang. 

Hadir pula dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Jumadi, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepala Daerah se-Jawa Timur.