Setelah diangkat dan menerima SK Pengangkatan beberapa waktu lalu, menandakan dimulai pula pelaksanaan tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2019 di Pemerintah Kota Kediri. Untuk membekali para ASN ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kediri menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Manajemen Kepegawaian ASN Bagi CPNS dan PPPK Pemkot Kediri secara virtual di Ruang Pertemuan BKPPD, Rabu (17/3). 

Dibuka secara virtual oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari dan diikuti sebanyak 165 peserta. Dengan rincian, di hari pertama diikuti CPNS golongan III sejumlah 32 orang, selanjutnya tanggal 18 Maret diikuti CPNS golongan II sejumlah 78 orang dan tanggal 19 Maret diikuti PPPK sebanyak 55 orang. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga memberikan arahan kepada para peserta. Menurutnya, masyarakat saat ini memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah, ASN, PPPK maupun seluruh aparatur negara. “Untuk itu saya ingin tegaskan bahwa kita bukan berada pada zona yang nyaman karena sekarang ini kinerja kita dipantau banyak hal, salah satunya media sosial bahkan wilayah private kita pun juga dipantau,” terangnya.

Sebagai aparatur negara, Wali Kota Kediri mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat melayani masyarakat dengan baik serta senantiasa menjaga etika dan perilaku. “Saudara sekalian sudah jadi abdi negara dan itu pasti akan dijadikan tolok ukur di lingkungan tempat tinggal panjenengan. Makanya kita harus bisa bersikap bijak, sikap dan perilaku kita harus dijaga baik-baik. Tindak tanduk, kehidupan harus ditata dengan baik,” tandasnya.

Terakhir, Wali Kota Kediri berharap kegiatan sosialisasi tersebut bisa diikuti dengan baik oleh seluruh peserta sehingga bisa menyamakan persepsi agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Serta membulatkan tekad untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. “Di pemkot sini kita punya parameter dan indikator. Indikator itulah yang menjadi tolok ukur dari dinas-dinas. Sebagai penggerak di dinas masing-masing, saya berharap saudara sekalian bisa bekerja dengan baik, jelas tidak boleh korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau persepsi sama, maka kerjanya juga enak. Kita bisa jalani RPJM kita dengan baik sehingga indikator terpenuhi. Dan paling penting, kita kerja juga harus menciptakan terobosan dan kerja yang smart. Masyarakat ingin tahu kinerja panjenengan. Jadi setiap OPD harus punya media sosial agar masyarakat tahu kinerja dan program kita. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Un Achmad Nurdin menjelaskan, penyelenggaraan sosialisasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, berintegritas, berkinerja yang baik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).