Pengelolaan informasi terintegrasi merupakan tujuan dari pemerintah Indonesia. Keberadaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) digadang-gadang mampu untuk menjawab tantangan tersebut. Menyikapi hal tersebut, APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) menyelenggarakan dialog seputar SIPD.

Namun, mengingat ini merupakan sebuah aplikasi baru, ditemukan sejumlah kendala yang tidak jarang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

"Ada beberapa kendala yang sedikit menghambat penggunaan SIPD ini di setiap daerah,"ungkap Bima Arya Sugiarto, Ketua APEKSI, (30/4).

Menurutnya kendala tersebut meliputi belum maksimalnya pengoperasionalan SIPD sehingga mengakibatkan tertundanya sejumlah kegiatan. Selain itu dijumpai banyak program lokal yang menunya tidak ditemui dalam SIPD dan akibatnya seringkali terjadi penundaan pencairan anggaran.

"Kami berharap Kemendagri dapat memberikan pendampingan secara instensif terkait penggunaan SIPD ini, bisa juga dengan dibentuknya gugus tugas khusus yang menangani terkait hal tersebut,"tandasnya.

Selain itu ia juga mengharapkan adanya FAQ (Frequently Asked Question) atau pertanyaan yang sering ditanyakan terkait permasalahan teknis penerapan SIPD. Tidak hanya itu, ia juga mengajak menyusun action plan bersama tentang penerapan SIPD.

Sementara itu, Ardian, Direktorat Jendral Bina Keuda, Kementrian Dalam Negeri menanggapi sejumlah keluhan-keluhan yang muncul dalam diskusi tersebut. Ia memgkonfirmasi akan memberikan pendampingan kepada daerah.

"Insya allah pendampingan bisa kita lakukan namun mungkin untuk saat ini bisa secara virtual," ungkapnya, Jumat, (30/4).

Sementara itu, hadir dalam diskusi nasional virtual yang diikuti di ruang command center Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri.